Profil

MALAMAS

Gambaran Umum


Sejak tahun 1945,sebelum perang dunia ke II yaitu semasa penjajahan Pemerintah Belanda atas Kepulauan Indonesia, maka Kota Sorong pada sekitar tahun 1935 dibuka sebagai base camp Bataafese Petroleum Maastchappy (BPM) dengan pos pemerintahan mengambil lokasi pada pulau DOOM.

keadaan demikian berlangsung sampai dengan tahun 1944,kemudian Sorong diduduki oleh tentara Jepang,Maka Pemerintah Belanda membentuk satuan Pemerintah sipil yang diberi nama Nederlands Indies Administrator (NICA) berkedudukan di

kampung Harapan Jayapura (HOLLANDIA pada waktu itu). satuan Pemerintahan NICA ini setelah berakhirnya perang Dunia Ke-II rahun 1945,masih berkuasa di Irian Barat sampai tahun 1947.

Pada tahun 1947 Pemerintah Belanda mulai menyusun struktur Pemerintahan untuk Irian Barat dengan pembagian-pembagian wilayah atas daerah besar dan kecil sesuai dengan keinginannya.

Sorong ditentukan sebagai Onderafdeling meliputi Distrik-Distrik dalam kepulauan Raja Ampat dan semenanjung Doreri. Onderafdelijk ini dipakai oleh seorang Hoofd Vaan Plaatslijk Bestuur HPB) dan berkedudukan di Sorong DOOM.

Kota Sorong Doom ditentukan pula sebagai kota afdeling West Nieuw Guinea yang wilayahnya meliputi seluruh kepala burung dan FAK FAK (sekarang Kabupaten FAK FAK). Afdeling West Nieuw Guinea ini dikepalai oleh seorang asistent resident,sedangkan sebagai sebagai kepala Provinsi berkedudukan di Jayayapura.

Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1949. Pada tahun 1950,Dengan berhasil pemerintahan Belanda dalam usahanya memisahkan Irian Barat melalui Konfrensi Meja Bundar (KMB)

Tahun 1949 maka pemerintahan Belanda lebih memperkuat kedudukannya dengan membentuk satuan pemerintah yang diberi nama HetGouvernments Van Netherlands Nieuw Guinea dikepalai oleh seorang Gouverneur berkedudukan di Hollandia (Jayapura sekarang)

Statistik Kampung


Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah Jiwa

376

Jumlah Kepala Keluarga

26

Persentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan)

Keluarga yang Memiliki Balita

18

Keluarga yang Memiliki Remaja

15

Keluarga yang Memiliki Lansia

9

PUS dan ketidaksertaan Ber-KB

Total

5 Jiwa

PUS dan Kesertaan Ber-KB

Total

10 Jiwa

Struktur Badan Pengurus


Sarana dan Prasarana


Sekretariat KKB

20 November 2018

BKB

20 November 2018

BKR

20 November 2018

BKL

20 November 2018

Kelompok UPPKS

20 November 2018

PIK-R

Belum ada

Rumah Dataku

Belum ada

Dukungan terhadap Kampung KB


Sumber dana

Ya, Dana Desa APBN

Kepengurusan/pokja KKB

Ada

SK pokja KKB

Ada

PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan

Ada RIANDI 0

Regulasi dari pemerintah daerah

Tidak ada,

Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB

Ada

Jumlah pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB

0 orang pokja terlatih
dari 1 orang total pokja

Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan

Tidak

Mekanisme Operasional


Rapat perencanaan kegiatan

Ada, frekuensi: Tahunan

Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan

Ada, frekuensi: Tahunan

Sosialisasi kegiatan

Ada, frekuensi: Tahunan

Monitoring dan evaluasi Kegiatan

Ada, frekuensi: Tahunan

Penyusunan laporan

Ada, frekuensi: Bulanan