Gambaran Umum
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyrakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. BKKBN mencoba membuat terobosan baru untuk meningkatkan peran serta yang aktif masyarakat dalam pembangunan dengan memberdayakan seluruh lapisan warga yang ada melalui kegiatan “ Kampung KB “ yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan derajad hidup warga.
Latar Belakang
Mendengar istilah “ Kampung ?,kesan yang muncul di fikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, kolot, kumuh, terpencil, dan beberapa sebutan lainnya yang terkait dengan kampung. Memangtidak dapat kita pungkiri, bahwa kampung sangat identik dengan istilah-istilah seperti itu, begitu juga halnya dengan istilah Kampung KB yang akhir-akhir ini menjadi icon yang cukup populer tidak hanya dikalangan para pengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga ( KKB-PK ) dalam hal ini BkkbN,akan tetapi juga banyak diperbincangkan oleh lembaga-lembaga departemen ataupun non departemen mulai dari tingkat daerah sampai ketingkat pusat.Memang, sejak Kampung KB ini dicanangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan januari 2016, bahwa Kampung KB ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kepada masyarakat kalangan elit, dan bahkan tulisan-tulisan mengenai kampung KB banyak mengisi kolom-kolom pemberitaan dimedia massa (surat khabar, majalah, tabloid) dan bahkan menjadi pemberitaan yang cukup hangat dan populer di media-media elektronik.Lantas kenapa kampung KB ini dibentuk, ada beberapa hal yang melatar belakanginya, yaitu :(1) Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru, (2) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. (3) penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, (4)Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacitaterutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu " Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia ", (5) mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografhi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.
2. Tujuan Dibentuknya Kampung KB
Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
3. Syarat-syarat Pembentukan Kampung KB
Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu : Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat. Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.Ketiga, partisipasi aktif masyarakat,
4. Kriteria Wilayah Kampung KB
Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :
a. Kriteria utama : yang mencakup dua hal: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.
b. Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu) : (1) Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat Penduduk. Selanjutnya dalam menentukan criteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh criteria yang ada.
c. Kriteria Khusus : yang mencakup 5 hal, yaitu : (1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, (2) kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, (3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah, (5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.
5. Sasaran Kegiatan Kampung KB
Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokohagamat, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.
6. Kenapa Harus Kampung KB
Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPKtahun 2015-2019, BKKBNdiharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah programKampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan.Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung, karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju, apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu negarapun akan menjadi maju.
7. Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat
Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BkkbN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniature atau gambaran( potret )dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sector terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu ”satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis ?.Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat.Dengan demikian kegiatanyang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunanterpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya, sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, prilaku dan cara berfikir ( mindset ) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.
II. KONDISI GEOGRAFIS DUSUN JEBU LAUT
A. DATA WILAYAH
1. Luas Wilayah : …….. Km2
2. Batas Wilayah :
Sebelah Utara berbatasan dengan dusun jebu darat
Sebelah Selatan berbatasan dengan desa air gantang
Sebelah Barat berbatasan dengan laut penganak
Sebelah Timur berbatasan dengan laut teluk limau
B. DATA KEPENDUDUKAN
1. Jumlah Rumah Tangga dan Keluarga
DUSUN RT JUMLAH RUMAH TANGGA JUMLAH KELUARGA
JEBU LAUT 11 69 54
12 54 54
13 80 75
JUMLAH 203 183
2. Jumlah Penduduk
a. Menurut jenis kelamin
DUSUN RT LAKI - LAKI PEREMPUAN JUMLAH
JEBU LAUT 11 107 105 212
12 103 94 197
13 127 92 219
JUMLAH 337 291 628
b. Menurut kelompok umur :
DUSUN RT 0-<1 THN 1 – 5 THN 6-9 THN 10-15 THN
JEBU LAUT 11 2 25 26 25
12 0 21 28 23
13 3 24 34 26
JUMLAH 5 70 88 74
DUSUN RT 16-24 THN 25-49 THN 50-59 THN 60 THN keatas
JEBU LAUT 11 39 84 7 4
12 22 84 13 6
13 32 87 4 9
JUMLAH 93 255 24 19
c. Menurut tingkat pendidikan :
DUSUN RT Belum Sekolah SD SLTP SLTA PT
JEBU LAUT 11 55 103 19 9 0
12 20 57 24 15 0
13 57 92 25 11 0
JUMLAH 132 252 68 35 0
Ket : kolom jumlah penduduk yang tidak tamat SD tidak tersedia.
d. Data Keluarga menurut pekerjaan:
DUSUN RT PNS Swasta Petani Nelayan Lainnya
JEBU LAUT 11 0 11 0 4 36
12 0 0 0 0 0
13 0 14 2 4 35
JUMLAH 0 25 2 8 71
3. Anak Usia Sekolah
a. Anak usia sekolah
DUSUN RT Jumlah Anak Usia Sekolah
Sebelum intervensi Setelah intervensi
JEBU LAUT 11
12
13
JUMLAH
b. Jumlah anak yang tidak memiliki akte kelahiran
DUSUN RT Jumlah Anak yang tidak memiliki akte kelahiran
Sebelum intervensi Setelah intervensi
JEBU LAUT 11 4
12 0
13 0
JUMLAH 4
4. Jumlah keluarga yang belum memiliki surat nikah
DUSUN RT Jumlah keluarga yang belum memiliki surat nikah
Sebelum intervensi Setelah intervensi
JEBU LAUT 11 0
12 0
13 5
JUMLAH 5
5. Jumlah keluarga yang belum memiliki Kartu keluarga
DUSUN RT Jumlah keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga
Sebelum intervensi Setelah intervensi
JEBU LAUT 11 0
12 3
13 5
JUMLAH 8
6. Jumlah keluarga yang belum memiliki Kartu penduduk
DUSUN RT Jumlah keluarga yang belum memiliki Kartu penduduk
Sebelum intervensi Setelah intervensi
JEBU LAUT 11 3
12 3
13 6
JUMLAH 12
7. Jumlah pernikahan usia wanita di bawah 21 tahun
DUSUN RT Jumlah pernikahan usia wanita di bawah 21 tahun
Sebelum intervensi Setelah intervensi
JEBU LAUT 11 6
12 4
13 0
JUMLAH 10
C. DATA KELUARGA BERENCANA
1. Sebelum Intervensi
DUSUN RT Jumlah Pasangan Usia Subur
JEBU LAUT 11 54
12 21
13 17
DUSUN RT Peserta KB
IUD MOP MOW IPN S P K Total
JEBU LAUT 11 5 0 0 0 40 8 1 108
12 3 1 0 0 16 1 0 42
13 0 0 0 1 14 2 0 34
JUMLAH 92 8 1 0 1 70 11 1 148
Op : wa ode erni (38) suami La ode pae
Ija (25) Manggu
a. Setelah Intervensi
DUSUN RT Jumlah PUS Peserta KB
IUD MOP MOW IPN S Pil K Total
JEBU LAUT 11 5 0 0 0 40 8 1 108
12 3 1 0 0 16 1 0 42
13 0 0 0 14 14 2 0 34
JUMLAH 92 8 1 0 1 70 11 1 148
D. DATA PEMBANGUNAN KELUARGA
DUSUN RT KELUARGA YANG MEMILIKI BALITA
YANG ADA YANG IKUT BKB
11 27
12 21
13 27
DUSUN RT KELUARGA YANG MEMILIKI REMAJA
YANG ADA YANG IKUT BKR
11 50
12 51
13 60
DUSUN RT REMAJA
YANG ADA YANG IKUT PIK/R
11 64
12 45
13 58
DUSUN RT KELUARGA YANG MEMILIKI LANSIA
YANG ADA YANG IKUT BKL
11 4
12 6
13 9
E. DATA KELOMPOK KEGIATAN
NO POKTAN SEBELUM INTERVENSI SETELAH INTERVENSI
1 BKB 0 1
2 BKR 0 1
3 PIK R/M 0 1
4 BKL 0 1
5 UPPKS 0 1
6 POSYANDU 1 1
F. DATA TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA
DUSUN RT PRA S KS I KS II KS III KS III plus TOTAL
11 15 36 28 - - 79
12 24 32 35 - - 91
JUMLAH 39 68 63 - - 170
(DATA DIAMBIL BERDASARKAN DATA PK 2015, JUMLAH RT MASIH 2)
G. DATA PROGRAM PEMBANGUNAN LAINNYA
1. Jumlah keluarga yang belum memiliki jamban keluarga
DUSUN RT Jumlah Keluarga Jumlah keluarga yang belum memiliki jamban keluarga
Sebelum intervensi Setelah intervensi
11 56 10
12 45 13
13 0 0
Jumlah 101 23
2. Jumlah keluarga yang belum memiliki sumber air bersih
DUSUN RT Jumlah Keluarga Jumlah keluarga yang belum memiliki sumber air bersih
Sebelum intervensi Setelah intervensi
Jebu laut 11 75 16
12 67 18
13 0 0
Jumlah 142 34
3. Jumlah keluarga yang belum memiliki saluran pembuangan air limbah (sanitasi)
DUSUN RT Jumlah Keluarga Jumlah keluarga yang belum memiliki pembuangan air limbah
Sebelum intervensi Setelah intervensi
Jebu laut 11 66 16
12 52 15
13 18 4
Jumlah 136 35
4. Jumlah rumah yang tidak layak huni
DUSUN RT Jumlah Rumah Jumlah Rumah yang tidak layak huni
Sebelum intervensi Setelah intervensi
Jebu laut 11 11 3
12 1 1
13 0 0
Jumlah 12 4
5. Kondisi lingkungan keluarga yang tidak memenuhi standar lingkungan sehat
DUSUN RT Jumlah Keluarga Jumlah kondisi lingkungan keluarga yang tidak memenuhi standar lingkungan sehat
Sebelum intervensi Setelah intervensi
Jebu laut 11 0 0
12 1 1
13 0 0
Jumlah 1 1
Statistik Kampung
Jumlah Jiwa 750
Jumlah Kepala Keluarga 211
Jumlah PUS 189
Keluarga yang Memiliki Balita 125
Keluarga yang Memiliki Remaja 148
Keluarga yang Memiliki Lansia 78
Jumlah Remaja 192
Total
107Total 82
Status Badan Pengurus
Sarana dan Prasarana
BKB
Bina Keluarga Balita (BKB)
Ada
BKR
Bina Keluarga Remaja (BKR)
Ada
BKL
Bina Keluarga Lansia (BKL)
Ada
UPPKA
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Ada
PIK R
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
Ada
Sekretariat KKB
Sekretariat Kampung KB
Ada
Rumah Dataku
Rumah Data Kependudukan Kampung KB
Ada
Dukungan Terhadap Kampung KB
Sumber Dana |
Ya,
APBN APBD Dana Desa Swadaya Masyarakat |
Kepengurusan/pokja KKB | Ada |
SK pokja KKB | Ada |
PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan |
Ada,
WINDY KURNIASTUTI 1981111920092006 |
Regulasi dari pemerintah daerah |
Ada,
Surat Keputusan/Instruksi/Surat Edaran dari Gubernur Surat Keputusan/Instruksi/Surat Edaran dari Bupati/Walikota SK Kecamatan tentang Kampung KB SK Kepala Desa/Lurah tentang Kampung KB |
Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB | Ada |
Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB |
37 orang pokja terlatih dari 37 orang total pokja |
Rencana Kegiatan Masyarakat | Ya |
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan |
Ya,
PK dan Pemutahiran Data Data Rutin BKKBN Potensi Desa Data Sektoral |
Mekanisme Operasional
Rapat perencanaan kegiatan | Ada, Frekuensi: Tahunan |
Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Sosialisasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Tahunan |
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Tahunan |
Penyusunan Laporan | Ada, Frekuensi: Tahunan |