WONOKERTO

Gambaran Umum

SEJARAH DESA WONOKERTO

Desa Wonokerto berdiri pada tahun 1916. Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Wonokerto, bahwa konon nama Wonokerto berasal dari abad ke-15 sejak kerajaan Minak Koncar dari Lamajang melarikan diri beserta pengikutnya dari kerajaan Adipati Minak Jinggo dari Blambangna, mereka melewati hutan belantara. Desa Wonokerto berasal dari kata bahasa jawa WONO KERTO. Wono artinya hutan. Dahulu asal mula berdirinya Desa Wonokerto terbentuk pada masa Kerajaan Minak Koncar tetapi pada masa itu masih belum ada Kepala Desa, barulah pada jaman Penjajahan Jepang terbentuk Pemimpin Desa atau Kepala. Desa Wonokerto di bagi menjadi 4 Dukuhan yaitu : WONOASIH, WONOSARI, WONOAYU dan WONOREJO.

Para Pejabat Kepala Desa Wonokerto semenjak berdirinya Desa Wonokerto adalah sebagai berikut:

Daftar Nama Kepala Desa Wonokerto

NO.     N A M A          MASA JABATAN      KETERANGAN

1          SOEMAR       1916 – 1939    Petinggi

2          RATEMON     1939 – 1963    Petinggi

3          KERTO JATI / TOLAR         1964 – 1989    Petinggi

4          H. SADINO MUKTI   1989 – 1997    Petinggi

5          SAMPURNO  1997 – 2006    Petinggi

6          H. SADINO MUKTI   2006 – 2013    Kepala Desa

7          Hj. IMMA SAROH     2013 s/d  2019 Kepala Desa 

8.         H.TUPIN, SH.   2019 s/d Sekarang

Kondisi Umum

Luas wilayah Desa Wonokerto dengan luas wilayah 511,51 ha. Desa Wonokerto terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Wonoasih, Dusun Wonosari, Dusun Wonoayu dan Dusun Wonorejo.

Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Wonokerto terdiri dari :

1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 4 Kepala Dusun.

Desa Wonokerto terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tangga (RT).

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.