PEMBERIAN BANTUAN PMT BALITA & IBU HAMIL

Pemberian PMT lokal pada balita dan ibu hamil adalah program makanan tambahan dari bahan pangan lokal yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi mereka, terutama balita gizi kurang dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK). Tujuannya adalah pemenuhan gizi, pencegahan stunting dan KEK, serta mendorong kemandirian pangan keluarga melalui edukasi pemanfaatan potensi pangan lokal. Pemberian ini disertai edukasi gizi dan kesehatan, serta pemantauan rutin status gizi. 

Tujuan Utama

Mengatasi masalah gizi:

Memperbaiki status gizi balita dan ibu hamil yang mengalami gizi kurang atau KEK. 

Mencegah stunting dan KEK:

Melakukan intervensi dini untuk mencegah stunting pada balita dan KEK pada ibu hamil. 

Edukasi dan perubahan perilaku:

Memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan cara memanfaatkan pangan lokal secara berkelanjutan. 

Meningkatkan kemandirian:

Mendorong keluarga untuk lebih mandiri dalam menyediakan pangan bergizi dengan potensi pangan lokal. 

Sasaran Pemberian PMT

Balita:

Balita yang mengalami berat badan tidak naik, berat badan kurang, atau gizi kurang. 

Ibu Hamil:

Ibu hamil yang mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronis) atau berisiko tinggi. 

Pelaksanaan Program

Bahan Pangan Lokal:

Makanan tambahan disiapkan menggunakan bahan pangan lokal yang mudah didapat dan bergizi tinggi. 

Edukasi Gizi:

Pemberian PMT disertai dengan edukasi dan konseling gizi serta kesehatan yang mendukung pemberian ASI dan higiene sanitasi. 

Pemantauan:

Dilakukan pemantauan rutin status gizi, pertumbuhan balita, dan berat badan ibu hamil. 

Kunjungan dan Keterlibatan Lintas Sektor:

Pemberian PMT sering dilakukan dengan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan (bidan, kader) dan didukung oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. 

Contoh Praktis

Puskesmas dan Posyandu:

Kegiatan PMT sering diawali di puskesmas, dengan kader yang membantu mendistribusikan makanan tambahan ke rumah penerima manfaat. 

Petunjuk Teknis:

Pelaksanaan program mengacu pada Petunjuk Teknis dari Kementerian Kesehatan RI yang menjadi acuan di tingkat daerah.