Gambaran Umum
- Tingginya laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,38 persen atau sebanyak 3 juta jiwa pertahun, membuat pemerintah perlu menguatkan kembali program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang telah lama mengalami stagnansi.
Data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan, angka total kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 2,4. Padahal, Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) 2010-2014 telah dirumuskan visi baru “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan target menurunkan angka TFR menjadi 2,1.
Berdasarkan hasil SDKI 2017 tersebut, bisa dikatakan target menurunkan TFR belum tercapai. Maka dari itu, tidak heran bila pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan.
Situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, dengan laju pertumbuhan saat ini yang mencapai 1,38 persen, maka pada tahun 2020 mendatang jumlah penduduk Indonesia akan meningkat hingga 271 juta jiwa. Jumlah ini memperlihatkan adanya kenaikan sebanyak 16 ribu jiwa dari jumlah penduduk sebelumnya di tahun 2015 yang mencapai 255 ribu jiwa. Parahnya, jumlah ini akan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya.
Kondisi seperti itu tentu harus segera dicarikan solusi, karena laju pertumbuhan yang tidak terkendali bisa membawa dampak buruk bagi perkembangan suatu negara. Baik dalam aspek ekonomi maupun kesehatan. Apalagi, sampai saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.
Sonny Harry Harmadi, Staf Ahli Bidang Kependudukan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan, bukan hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi atau kondisi kesehatan masyarakat saja, jumlah penduduk yang tidak terkendali juga akan membuat Indonesia terancam tidak mampu memanfaatkan bonus demografi.
Cita-cita menyejahterakan rakyat Indonesia pun menjadi impian semata.
Menurutnya, salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan menguatkan kembali program KKBPK, karena program tersebut memiliki peran strategis yang dapat mempercepat kemajuan suatu bangsa. Program KKBPK bukan hanya dapat mengatur kelahiran, namun mampu mendorong keluarga memiliki perencanaan lebih baik, sehingga nantinya sebuah keluarga dapat hidup sejahtera dan berkualitas.
Berangkat dari itu, pemerintah pun berupaya untuk menguatkan kembali program KKBPK, salah satunya dengan meluncurkan Program Kampung KB yang dicanangkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Januari 2016.
Dalam petunjuk teknis Kampung KB BKKBN dituliskan, arti dari Kampung KB ialah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan antara program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Presiden RI Jokowi menyatakan bahwa Kampung KB diluncurkan untuk menghidupkan kembali semangat program KKBPK. Terlebih pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, membuat berbagai kebutuhan perlu disiapkan. Seperti kebutuhan pokok serta lowongan pekerjaan agar masyarakat bisa sejahtera. “Oleh karena itu, KB digalakkan kembali karena sekarang persaingan antar negara semakin ketat. Semua ingin mensejahterakan rakyatnya, tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain juga ingin rakyatnya sejahtera, semua bersaing ” kata Jokowi di lokasi peluncuran Kampung KB Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (duaanak.com, 15/01/17)
Melalui program AFP dan Penguatan Kampung KB-FP2020 RRM, YCCP melakukan pendampingan untuk penguatan Kampung KB. Hingga September 2017, YCCP bersama-sama dengan District Working Group (DWG) telah berhasil melakukan penguatan di 346 Kampung KB di 25 kabupaten/kota 6 provinsi.
Dalam perjalanannya ada banyak pengalaman dan pembelajaran dari sejumlah kabupaten/kota tersebut.
Ada juga kisah menarik dari para pegiat KB di lapangan. Salah satu contohnya yaitu kabupaten Tuban yang berhasil terpilih sebagai kabupaten dengan pengelolaan Kampung KB terbaik se-Jawa Timur pada tahun 2016. Penghargaan yang diberikan oleh gubernur Jawa Timur itu sebagai apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tuban dalam implementasi Kampung KB.
Kinerja kelompok kerja advokasi kependudukan dan KB ditingkat kabupaten/kota atau yang dikenal dengan DWG Tuban untuk memperkuat Kampung KB menghasilkan peraturan tentang penggunaan dana desa, sehingga dapat diintegrasikan di lokasi Kampung KB.
Pada akhir 2016, Tuban juga telah memiliki Kampung KB di semua kecamatan. Tidak sekadar diresmikan saja, kelompok kerja Kampung KB yang telah terbentuk juga dilatih agar mampu menyusun dan menjalankan rencana kerja Kampung KB. Selain itu, untuk lebih memajukan Kampung KB DWG Tuban juga fokus melakukan advokasi kepada lintas sektor terkait.
Sementara itu, Asisten Sekretaris Daerah, Kabupaten Sumbawa, Muhammad Ikhsan menceritakan, melalui kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dan DWG Sumbawa yang didampingi YCCP, maka seluruh desa Kampung KB di kabupaten tersebut kini telah memiliki rencana kerja termasuk rencana kegiatan potensial yang bisa dilakukan untuk mengembangkan Kampung KB.
Hasilnya desa Kampung KB kini tidak perlu mengalami kesulitan untuk menjalankan program di lapangan.
Disisi lain, Antonius L. Ain Pamero, Wakil Bupati, Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan keberadaan program Kampung KB membawa angin segar bagi perubahan desa di wilayahnya. Salah satu manfaatnya telah dirasakan oleh Desa Riam Tapang, Kecamatan Silat Hulu, Kapuas Hulu. Berkat komitmen kuat dari pemerintah daerah berserta DWG dalam menjalankan program Kampung KB, kini Riam Tapang sudah memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu) dan petugas kesehatan, termasuk bidan yang dapat memberikan layanan KB kepada masyarakat.
Bukan hanya itu, dari sisi infrastruktur Riam Tapang juga sudah mengalami perubahan lebih baik. Diataranya, akses dari pusat kota menuju desa yang tadinya hanya bisa dilalui lewat jalur sungai, kini sudah dibuka jalan darat yang bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda dua.
Akses listrik pun sudah tersedia, sehingga warga tidak perlu sulit lagi untuk mendapatkan penerangan di malam hari.
Menurutnya kunci sukses Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan Kapung KB ialah adanya kolabrasi yang baik dan komitmen kuat dari berbagai pihak terkait termasuk dari pemerintah dan masyarakat desa.
Menjalankan program Kampung KB bukanlah suatu hal mudah, diperlukan komitmen, kolaborasi, serta inovasi yang baik dan menarik dari semua pihak termasuk dari para pemegang kebijakan maupun masyarakat.
Selain itu, ada pula langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan, diantaranya dengan menyusun perencanaan atau rencana kerja yang sesuai dengan kebutuhan desa. Untuk mendukung hal itu dibutuhkan pula peningkatan kapasitas bagi pengelola Kampung KB.
Langkah selanjutnya ialah meyakinkan pengambil kebijakan, khususnya bupati/walikota, wakil bupati/wakil walikota, serta sekretaris daerah. Kemudian membangun kerjasama kepada semua pihak mulai dari level penentu kebijakan hingga pelaksana.
Kunci sukses lainnya yaitu menjalin kolaborasi dengan lintas sektor agar bisa melakukan integrasi dan kolaborasi program dengan Kampung KB. Keberadaan PWG, DWG, Tim KB Kecamatan dan dan Tim KB Desa/Kelurahan juga membuat semua upaya yang dilakukan menjadi lebih mudah dan terarah. Selain itu, diperlukan juga fasilitator yang bisa mendampingi pelaksanaan program Kampung KB
Sebagai program terobosan, Kampung KB tidak saja diharapkan untuk menguatkan kembali Program KKBPK, tetapi juga guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga kedepannya masyarakat bisa memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Melalui Kampung KB, diharapkan akan muncul keluarga-keluarga yang berkualitas yang menghasilkan generasi-generasi cemerlang yang berguna bagi masa depan bangsa. Pengalaman berbagai pihak yang telah berhasil menjalankan Kampung KB dalam buku ini diharapkan bisa menjadi referensi dan memberikan inspirasi.
Diharapkan juga semua hal yang tertulis dalam buku ini bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk kita semua. Tujuannya tidak lain untuk menguatkan kembali program KB yang telah terbukti memiliki banyak manfaat.
Statistik Kampung
Jumlah Jiwa 3110
Jumlah Kepala Keluarga 980
Jumlah PUS 881
Keluarga yang Memiliki Balita 88
Keluarga yang Memiliki Remaja 297
Keluarga yang Memiliki Lansia 142
Jumlah Remaja 297
Total
563Total 318
Status Badan Pengurus

Sarana dan Prasarana

BKB
Bina Keluarga Balita (BKB)
Ada

BKR
Bina Keluarga Remaja (BKR)
Ada

BKL
Bina Keluarga Lansia (BKL)
Ada

UPPKA
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Ada

PIK R
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
Ada

Sekretariat KKB
Sekretariat Kampung KB
Ada

Rumah Dataku
Rumah Data Kependudukan Kampung KB
Ada
Dukungan Terhadap Kampung KB
Sumber Dana |
Ya,
APBD Dana Desa |
Kepengurusan/pokja KKB | Ada |
SK pokja KKB | Ada |
PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan |
Ada,
DARUM.SE - |
Regulasi dari pemerintah daerah |
Ada,
Surat Keputusan/Instruksi/Surat Edaran dari Gubernur Surat Keputusan/Instruksi/Surat Edaran dari Bupati/Walikota SK Kecamatan tentang Kampung KB SK Kepala Desa/Lurah tentang Kampung KB |
Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB | Ada |
Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB |
10 orang pokja terlatih dari 10 orang total pokja |
Rencana Kegiatan Masyarakat | Tidak Ada |
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan | Belum Diisi |
Mekanisme Operasional
Rapat perencanaan kegiatan | Ada, Frekuensi: Tahunan |
Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan | Ada, Frekuensi: Tahunan |
Sosialisasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Tahunan |
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Tahunan |
Penyusunan Laporan | Ada, Frekuensi: Tahunan |