Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender
Deskripsi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Daerah Istimewa Yogyakarta
melaksanakan kegiatan sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender
(PPRG) di kalurahan Sukoreno.
Kegaiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari pada rabu 13
September dan kamis 14 September 2023 bertempat di aula kalurahan Sukoreno. Peserta
yang mengikuti sosialisasi tersebut merupakan perwakilan dari Perempuan,
difabel, pamong dan BPK sejumlah 15 orang. Meskipun sedikit dan hanya
perwakilan dari Masyarakat, peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut
diharapkan mampu untuk mengadvokasi kebutuhan, pelayanan public dan Pembangunan
yang mengarusutamakan kesetaraan gender.
Di hari pertama kegiatan di mulai pada pukul 80.30 WIB dengan membaca doa masing-masing. Selanjutnya sambutan dari Kamituwa Sukoreno, Windu Istanto, menyampaikan ucapan terimaksih kepada peserta yang hadir dan pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan Masyarakat, terlebih dalam Pembangunan di tingkat kalurahan haruslah menjadi arus utama mulai dari musyawarah perencanaan, verivikasi, sampai pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik.
Sambutan yang kedua disampaikan oleh perwakilan dari DP3AP2 Arif
Nasirudin, Sukoreno sebagai salah satu kalurahan yang menjadi sasaran untuk sosialisasi.
Dengan harapan peserta yang hadir mampu memahami apa itu responsive gender, sehingga
dalam perencanaan dan Pembangunan di tingkat kalurahan betul-betul inklusiv
bagi semua kalangan untuk ikut andil dan berperan dalam porsinya masing-masing.
Sesi materi selanjutnya disampaikan narasumber dari LSM IDEA, Galih. Sesi pertama pemaparan materi tentang pengertian gender, devinisi, fungsi dan dampak dari kerentanan yang terjadi apabila isu gender diabaikan. Lima kelompok yang memiliki kerentanan terhadap isu gender adalah perempuan, anak, difabel, miskin dan lansia. Agar supaya tidak mengalami kerentanan terhadap mereka baik berupa kekerasan, subordinasai, citra negative dan marginalisasi. Perlu diperhatikan dalam suatu kondisi untuk mendapatkan peranya melalui APKM. Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat.Dalam akses terhadap kesetaraan gender, pengambil kebijakan harus menggunakan skema.
Di hari kedua diisi dengan diskusi dan presentasi terkait isu kesetaraan gender yang terjadi di linkup kalurahan sukoreno dibagi dalam 4 kelompok. Yang meliputi kelompok Pemerintahan, Kebencanaan, Pembangunan dan pembinaan,Salah satu yang diambil adalah Isu kebencanaan yang ada di Sukoreno, Yaitu banjir.