Perkuat Pelaksanaan Program KB dan Kesehatan Reproduksi
Deskripsi
Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) masuk sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Khususnya, hal tersebut menyangkut kesehatan ibu dan anak.
Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah ialah mengenai turunnya penggunaan kontrasepsi modern, kebutuhan ber-KB yang tidak dapat terlayani (unmeet need), disparitas antarwilayah, serta tingginya peserta KB yang putus pakai.
Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), penggunaan kontrasepsi modern (amenore laktasi) baru mencapai 13% dari target sekira 70%. Penyebabnya, lantaran ketidaktahuan masyarakat tentang penggunaan dan manfaat metode kontrasepsi modern.Penggunaan kontrasepsi modern terbilang homogen dengan disparitas yang tidak terlalu tinggi yakni berkisar 40-60%. Sebaliknya, penggunaan kontrasepsi tradisional justru lebih banyak di kota besar dengan tingkat pendidikan tinggi."Untuk menurunkan angka unmeet need dan drop out, misalnya, pihak-pihak terkait seperti BKKBN dan Kementerian Kesehatan akan kami dorong untuk dapat saling bekerja sama.Tidak hanya itu, BKKBN maupun Kemenkes juga harus mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama yang ada di faskes dan RS pemerintah. Tidak sedikit calon pengguna alat kontrasepsi memilih ber-KB di swasta lantaran fasilitas pelayanan yang diberikan lebih baik.
"Sebab itu kita juga akan menambah pilihan metode dan layanan KB untuk menjaga keberlangsungan kepesertaan KB yang sudah ada.
"Yang tidak kalah penting, kita juga harus mendorong bidan praktik mandiri untuk berjejaring dengan faskes dan membahas KB dalam mekanisme JKN secara lintas sektoral," pungkasnya.