KKB.SANGKALA

Gambaran Umum

I. PROFIL KAMPUNG KB

Mendengar istilah "Kampung KB," kesan yang muncul di pikiran kita pasti akan tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, kolot, kumuh, terpencil, dan beberapa sebutan lainnya yang terkait dengan kampung. Memang tidak dapat kita pungkiri, bahwa Kampung KB ini menjadi icon yang cukup populer, tidak hanya dikalangan para pengelola program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKB-PK), dalam hal ini BKKBN, tetapi juga banyak diperbincangkan oleh lembaga-lembaga departemen ataupun non-departemen mulai dari tingkat daerah sampai ketingkat pusat. Sejak Kampung KB ini dicanangkan oleh Bapak Presiden RI (Ir. Joko Widodo) pada bulan Januari 2016, bahwa Kampung KB ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat mulai dari kalangan bawah, menengah sampai kepada masyarakat kalangan elit, dan bahkan tulisan-tulisan mengenai Kampung KB banyak mengisi kolom-kolom pemberitaan di media massa (surat kabar, majalah, tabloid) dan bahkan menjadi pemberitaan yang cukup hangat dan populer di media-media elektronik.

Lantas kenapa Kampung KB ini dibentuk, ada beberapa hal yang melatar belakanginya, yaitu:

Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru;

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas;

Penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat;

Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia";

Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 – 2030.

Mengapa Memilih Kampung KB?

Berdasarkan Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberi tanggung jawab untuk tidak hanya fokus pada Pengendalian Penduduk, tetapi juga memperhatikan Pembangunan Keluarga. Dalam mendukung program KKBPK tahun 2015-2019, BKKBN merancang Kampung KB sebagai solusi untuk memperkuat upaya mencapai target dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Program Kampung KB diharapkan dapat mengintegrasikan pelaksanaan KKBPK dan program pembangunan lainnya, sesuai dengan Agenda Prioritas Pembangunan, terutama agenda ke 3, yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan".

Oleh karena itu, logis untuk memulai pembangunan kependudukan dari kampung sebagai wilayah pinggiran. Kampung, sebagai cikal bakal desa, menjadi titik awal yang jika maju, akan mendorong kemajuan desa. Dengan desa-desa yang maju, kemajuan negara pun akan tercapai.

KENAPA KAMPUNG KB DISEBUT SEBAGAI WAHANA  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT?

Sebagaimana benih yang tumbuh subur di tanah yang baik, Kampung KB menjadi tempat mulia bagi pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Seperti mata air yang mengalir merata, melalui Kampung KB, upaya penguatan KKBPK dan pembangunan keluarga dapat bersatu padu, mengalirkan manfaat kepada masyarakat seiring dengan Agenda Prioritas Pembangunan yang menekankan pemulihan dari pinggiran, membangun kekuatan di daerah-daerah, dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan. Dengan memulai pembangunan dari kampung, seperti memulai perjalanan dari titik sumber, diharapkan cahaya kemajuan akan menyinari setiap desa, membawa kemakmuran bagi negeri ini.

TUJUAN PEMBENTUKAN

               Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu :

•    Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat.

•    Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.

•    Ketiga, partisipasi aktif masyarakat

KRITERIA WILAYAH

Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :

1.    Kriteria utama: yang mencakup dua hal, yaitu: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.

2.    Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu: (1) Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat Penduduk. Selanjutnya dalam menentukan kriteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh criteria yang ada.

3.    Kriteria Khusus: yang mencakup 5 hal, yaitu: (1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, (2) kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, (3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah, (5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan

SASARAN KEGIATAN

                   Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia.

                   Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokohagamat, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.