Gambaran Umum


Gambaran Umum Kampung KB Desa Ogobagis
Sistem pemerintahan desa yang mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1979,tidak memberikan ruangan kedaulatan masyarakat pedesaan untuk dapat mengekspresikan aspirasinya dan mengembangkan sistem atau nilai-nilai yang berlaku secara  turun- temurun sehingga pemerintahan desa menjadi pemerintahan yang tidak berakar dan aspiratif.sejak roda reformasi mulai bergulir,UU Nomor 5 Tahun 1979 di anggap tidak lagi efektif untuk di berlakukan karena tidak sesuai dengan semangat  pasal 18 UUD 1945 dan kondisi sosial Negara Kesatuan RI yang akhirnya di ganti oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.
Secara prinsipil UU Nomor 22 Tahun 1999 lebih banyak memberikan harapan kepada masyarakat untuk dapat berdaulat di desa mereka sendiri.Hal ini dapat terlihat  dari adanya ruang yang di berikan kepada desa sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada berdasarkan hal asal usul.Ini merupakan salah satu wujud kedaulatan yang harus di jalankan.Dengan demikian maka lembaga pemerintah desa di kelola dan di awasi oleh masyarakat itu sendiri.
Sampai saat ini kehidupan sehari-hari masyarakat Ogulisang, Padongkal,  dan Ogotulo sebagian besar masih mengacu pada adat yang berlaku,berkembang dan di warisi dari leluhur.Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan yang dapat diselesaaikan di mana pranata sosial seperti hukum adat dapat mengatur dan memberikan jaminan keamanan serta keadilan dalam kehidupan keseharian masyarakat.Walaupun fungsi penegakkan hukum adat yang selama ini di jalankan oleh lembaga adat dirasakan belum optimal.Hal ini terjadi karena belum adanya kepastian kewenangan yang di miliki oleh lembaga adat dan masih tingginya campur tangan pihak pemerintah baik dalam pelaksanaanya maupun pembentukan lembaga adat tingkat lokal.
Selama ini,banyaknya permasalahan mengenai hak kepemilikan atas sumber-sumber agraria (tanah,hutan dan laut) di dalam masyarakat juga mengharuskan adanya pengaturan mengenai hubungan kelembagaan di desa dengan keputusan-keputusan yang menyangkut  hak bersama dan hak pribadi atau keluarga.
Gagasan pembentukan Desa Ogobagis yang meliputi Dusun Ogulisang, Padongkal,  dan Ogotulo ini dilakukan berdasarkan kebutuhan mewujudkan tata pemerintahan demokratis yang dapat memberikan pelayanan secara optimal bagi kehidupan masyarakat.
Gagasan pembentukan ini juga dilakukan atas pertimbangan sebagai berikut:
a.    Bahwa sistem pemerintahan desa yang ada berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 perlu di bentuk dengan pertimbangan asal usulnya
b.    Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang ada,di pandang perlu adanya pemahaman dan rasa memiliki terhadap lingkunganya.
c.    Bahwa dalam penyalenggaraaan pemerintahan desa di pandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan peranan masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya almnya.
d.    Bahwa dalam menghadapi perkembangan multi dimensi masyarakat di tingkat desa di pandang perlu memiliki kewenangan yang sebesar-besarnya.
e.    Bahwa perlu menghargai serta menghormati asal usul desa dengan jiwa UUD 1945
Dengan mengingat:
1.    Pasal 18 UUD 1945
2.    Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor X/MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.
3.    BAB XI Pasal 93 sampai dengan 111 mengenai dasa yang terdapat pasa UU Nomor 22 Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Desa.
4.    Keputusa Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai desa.
5.    Mengacu surat pemerintah kabupaten Parigi Moutong / Sekretaris Daerah Nomor 146.1/11.60/Tapem.

C.    Letak geografis dan topografi Desa Ogobagis
Desa Ogobagis merupakan salah satu bagian Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Sidoan yang terdiri dari 3 Dusun :
1.    Dusun I Padongkal
2.    Dusun II Onggulisang
3.    Dusun III Ogotulo
yang diresmikan pada tahun 2011 memiliki luas wilayah ± 334 Ha.
Secara Administratif Desa Ogobagis di batasi Oleh
o    Bagian Utara Berbatasan dengan Desa Ogobagis
o    Bagian Selatan Berbatasan dengan Sidoan Barat
o    Bagian Barat Berbatasan dengan   Kabupaten Donggala
o    Bagian Timur  Berbatasan dengan Muara Jaya
Secara geografis DesaOgobagis  memiliki bentuk wilayah datar dan berombak 30 %, berombak sampai dengan berbukit 25 %, berbukit sampai bergunung 45 %. Luas tanah 550 M2. Jarak Desa Ogobagis dengan Ibukota Kecamatan 3 KM, Jarak Desa Ogobagis dengan Kabupaten 158 KM, suhu maksimal/minimum 380C/300C
Desa Ogobagis terdiri dari 3 Dusun. 3 Dusun terletak di jalan Trans Sulawesi dan 2 Dusun terletak di Daerah terpencil.
D.    Wilayah sasaran Kampung KB Desa Ogobagis
Wilayah Sasaran Pencanangan kampung KB Kecamatan Sidoan adalah Desa Ogobagis.

Statistik Kampung


Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Jumlah Jiwa
795
Jumlah Kepala Keluarga
236
Jumlah PUS
153
Persentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan)

Keluarga yang Memiliki Balita
58
Keluarga yang Memiliki Remaja
149
Keluarga yang Memiliki Lansia
53
Jumlah Remaja
214
PUS dan Kepesertaan Ber-KB
Total
135
PUS dan ketidaksertaan Ber-KB
Total
18

Status Badan Pengurus


Sarana dan Prasarana


Bina Keluarga Balita (BKB)
BKB

Bina Keluarga Balita (BKB)

Ada

Bina Keluarga Remaja (BKR)
BKR

Bina Keluarga Remaja (BKR)

Ada

Bina Keluarga Lansia (BKL)
BKL

Bina Keluarga Lansia (BKL)

Ada

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
UPPKA

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Tidak Ada

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
PIK R

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)

Tidak Ada

Sekretariat Kampung KB
Sekretariat KKB

Sekretariat Kampung KB

Ada

Rumah Data Kependudukan Kampung KB
Rumah Dataku

Rumah Data Kependudukan Kampung KB

Ada

Dukungan Terhadap Kampung KB


Sumber Dana Ya,
APBN
APBD
Dana Desa
Swadaya Masyarakat
Kepengurusan/pokja KKB Ada
SK pokja KKB Ada
PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan Ada,
ASRINI,ST
198102052023212018
Regulasi dari pemerintah daerah Ada,
SK Kepala Desa/Lurah tentang Kampung KB
Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB Ada
Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB 5 orang pokja terlatih
dari 22 orang total pokja
Rencana Kegiatan Masyarakat Tidak Ada
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan Belum Diisi

Mekanisme Operasional


Rapat perencanaan kegiatan Tidak Ada
Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan Tidak Ada
Sosialisasi Kegiatan Ada, Frekuensi: Triwulan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ada, Frekuensi: Bulanan
Penyusunan Laporan Tidak Ada