CIAUL PUNJUL

Gambaran Umum

Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembanggunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembanguan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23  tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan perintah yaitu; (1) sub urusan Pengendalian Penduduk, (2) sub urusan Keluarga Berencana, (3) sub urusan Keluarga Sejahtera, dan (4) sub urusan Sertifikat dan Standarisasi.
Lebih lanjut terkait dengan arah kebijakan pembanggunan nasional Pemerintah periode 2015-2019, PPKBPPPA diberi mandat untuk dapat mensukseskan Agen Perioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembanggunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembanggunan) untuk Dimensi Pembangunan Manusia pada Pembangunan Bidang Kesehatan dan Mental/Karakter (Revolusi Mental).
Lebih lanjut dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, Bapak Presiden Republik Indonesia mengamanatkan agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon PPKBPPPA serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategi untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan  prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk / model miniature pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan DPPKBPPPA dan bersinergi dengan mitra kerja, instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
Definisi Kampung KB pada “Kamus Istilah Kependudukan dan KB”  yang diterbitkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi (Dittifdok) pada tahun 2011 (Hal:53) : “ Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas .
Segala langkah baik yang dimulai dari langkah pembentukan dan pencanangan, Langkah implementasi, sampai dengan langkah monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB. Dan sebagai wujud dari implementasi pelaksanaan kampung KB di Kabupaten Ogan Ilir di tetapkan di Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan sebagai percontohan Kampung KB Kabupaten Ogan Ilir   dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang kawasan miskin, cakupan peserta KB Metode Jangka Panjang (MKJP) masih rendah, daerah aliran sungai dan daerah pemukiman yang belum tertata dengan baik (Kumuh) dirumuskan lebih lanjut di dalam Profil Kampung KB.
   
B.    Pengertian
KB juga berarti suatu tindakan perencanaan pasangan suami istri untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval kelahiran dan menentukan jumlah anak sesuai dengan kemampuannya serta sesuai situasi masyarakat dan negara. Dengan demikian, KB berbeda dengan birth control, yang artinya pembatasan / penghapusan kelahiran (tahdid al-nasl), istialh birth control dapat berkonotasi negatif karena bisa berarti aborsi dan strerilisasi (pemandulan).
Perencanaan keluarga merujuk kepada penggunaan metode-metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama diantara mereka, untuk mengatur kesuburan mereka dengan tujuan menghindar kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi , dan untuk memungkinan mereka memikul tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat.
        Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan sektor yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan fasilitas, pendampingan  dan pembinaan.
        Kampung KB adalah pelayanan KB berbasis kampung tujuannya adalah untuk lebih mengoptimalkan pelayanan KB masyarakat khususnya di pedesaan dengan sasaran masyarakat menengah ke bawah. Harapannya adalah dengan membatasi jumlah kelahiran anak dapat merubah taraf kehidupan serta perencanaan terhadap masa depan putra putrinya lebih terjamin dan sejahtera, maka Pemerintah KB berbasis kampung di tiap desa dan kelurahan serta memberikan informasi dan merubah pola pikir masyarakat tentang arti pentingnya Program KB.
C.Tujuan
Adapun tujuan dibentuknya Kampung KB adalah :
1.    Tujuan Umum
Meningkatkan kualitras hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara Melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
2.    Tujuan Khusus
a.    Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program, kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait.
b.    Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
c.    Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern.
d.    Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKR), dan Pusat Informasi dan Konselinh(PIK) Remaja.
e.    Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS;
f.    Menurunkan amgka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
g.    Meningkatkan derajat kesehatan masyartakat
h.    Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah
i.    Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung
j.    Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih
Meningkatkan kualitas keimanan para remaja / mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah / ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/remaja.