ANGGREK BULAN

Gambaran Umum

Pengertian Kampung KB.
Satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu mempunyai perencanaan, pelaksanaan dalam tata kehidupan untuk membangun kebersamaan, silih asah asih dan asuh dalam bingkai program KKBPK secara sistemik yang diintegrasikan dengan sektor-sektor lain khususnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera yang terbebas dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Prinsip-Prinsip Pembentukan Kampung KB
•    Kampung KB merupakan istilah yang baku (tidak diganti dengan istilah yang lain).
•    Membina dan meningkatkan kesertaan ber-KB.
•    Dibentuk untuk memantapkan 8 fungsi keluarga.
•    Pelayanan yang diberikan terintegrasi antara program KKBPK dengan lintas sektor terkait.
•    Merupakan gerakan yang diprakarsai masyarakat bukan proyek pemerintah dan swasta.
•    Tidak ada muatan politis didalamnya.
Tujuan Pembentukan Kampung KB:
Tujuan Umum:
Meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Tujuan Khusus:
1.    Meningkatkan komitmen mitra dan stakeholder
2.    Meningkatkan peran serta masyarakat
3.    Meningkatkan KIE program KKBPK kepada sasaran dan masyarakat
4.    Meningkatkan mekop di tingkat lini lapangan
5.    Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan terintegrasinya program
6.    Meningkatkan  kualitas data dan informasi keluarga
7.    Meningkatkan cakupan program KKBPK
Sasaran Kampung KB
Sasaran Langsung:
•    Keluarga
•    Pasangan Usia Subur
•    Masyarakat
•    Balita, Remaja, Lansia
Sasaran Tidak Langsung:
•    Tokoh Masyarakat.
•    Organisasi masyarakat (PPKBD, Sub-PPKBD, DKM, Karang Taruna dsb).
•    Petugas Lapangan dan Provider's.
•    Balita, Remaja, Lansia.

Pencanangan Kampung KB di Desa Cangkring Kec. Talang Kab. Tegal

di dasari dengan jumlah akseptor KB yang masih rendah, kesadaran masyarakat desa tentang kebersihan lingkungan masih rendah

dan beberapa aspek lainnya yang memungkinkan diperlukan penangan khusus oleh pemerintah desa maupun kabupaten.