Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pendidikan Kependudukan Jalur Informal melalui Diskusi Asyik Pendidikan Kependudukan (Dak Dik Duk)

Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pendidikan Jalur Informal melalui Diskusi Asyik Pendidikan Kependudukan (Dak Dik Duk)

PASIR PENYU- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berkomitmen untuk terus mengurangi angka stunting di wilayahnya. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi penanganan stunting pada kegiatan Diskusi Asyik Pendidikan Kependudukan (Dak Dik Duk). Kali ini sosialisasi difokuskan di salah satu Kampung KB lokus stunting tepatnya di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu yang diikuti oleh 15 orang kader dan dibuka oleh Bapak Isrial, Kamis (29/9). Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu dan Koalisi Kependudukan Riau.

“Saya menyambut baik kegiatan ini dan berharap agar sosialisasi ini dapat memberikan gambaran secara umum kepada para kader bahwa stunting bisa dicegah secara bersama-sama melalui upaya- upaya  peningkatan kesadaran masyarakat, tentang deteksi dini pencegahan stunting. Untuk itu Kades meminta agar para peserta sebagai unjung tombak pelaksana kegiatan dapat mengikuti sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya,” kata Isrial.

Kegiatan yang berlangsung di aula kantor Desa Pasir Keranji tersebut menghadirkan tiga narasumber. Ermayani, SE.Ak, narasumber dari Perwakilan BKKBN Provinsi Riau memaparkan tentang kebijakan percepatan penurunan stunting. Henny Herfianti, M.I.Kom, narasumber dari  Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu menjelaskan tentang optimalisasi peran kader dalam penurunan stunting. Sedangkan Dr. Drs. H Hendro Ekwarso, M.Si, narasumber dari Koalisi Kependudukan Riau menjelaskan tentang peran Koalisi Kependudukan dalam penurunan stunting.

Ermayani, SE.Ak dari BKKBN Riau mengatakan bahwa stunting adalah masalah kurang gizi  kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan dalam waktu pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak akan lebih rendah atau pendek dari standar usianya. 

Henny Herfianti, M.I.Kom dari  DPPKB Indragiri Hulu menjelaskan bahwa saat ini stunting tengah menjadi sorotan dan menjadi prioritas pembangunan nasional Presiden Repulik Indonesia dan telah menargetkan bahwa bangsa Indonesia  di tahun 2024 dapat mencapai penurunan stunting hingga 14%. Desa sebagai unit pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dapat memberdayakan kader-kader yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah desa dalam upaya mengatasi masalah stunting ini.

Dr. Drs. H Hendro Ekwarso, M.Si dari Koalisi Kependudukan Riau dalam paparannya menjelaskan bahwa Koalisi Kependudukan adalah organisasi yang didominasi para akademisi yang peduli dengan masalah kependudukan. Saat ini telah tersedia berbagai rekomendasi untuk menurunkan stunting sebagai hasil dari kajian dari para akademisi. Bahkan para mahasiswa diterjunkan langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk melakukan sosialisasi penurunan stunting.