Gambaran Umum
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penduduk merupakan modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan untuk mewujudkan pembangunan yang seutuhnya merupakan motivasi utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membenahi dan mendukung program keluarga berencana yang secara menyeluruh mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat adil dan makmur di Provinsi Jawa Timur.
Hal tersebut dikuatkan pula dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang perubahan nomenklatur BKKBN yang semula Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berubah menjadi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
Sejalan dengan langkah strategis ke depan BKKBN memiliki tanggung jawab untuk lebih berperan aktif pada 1) Penguatan pemahaman fungsi-fungsi keluarga terutama dalam hal penguatan mental dan karakter seluruh anggota keluarga,
2) Pembinaan anak usia dini melalui Bina Keluarga Balita (BKB) holistik integratif agar terbentuk karakter anak sejak usia dini, 3) Pembinaan bagi keluarga yang memiliki remaja, serta pembinaan langsung kepada remaja dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas melalui kegiatan Generasi Berencana atau GenRe, dan 4) Pembinaan melalui keluarga yang memiliki lansia, peningkatan ketahanan ekonomi keluarga melalui kegiatan-kegiatan UPPKS, serta pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
Isu pertambahan jumlah penduduk saat ini sudah menjadi topik sentral dalam menetapkan segala aspek dalam perencanaan program pembangunan di pemerintah daerah level Kabupaten/Kota hingga provinsi. Salah satu faktor stagnannya program KKBPK di Indonesia dewasa ini ditandai dengan angka fertilitas total (TFR) dalam periode Tahun 2002 sampai dengan 2012 tidak menunjukkan program yang berarti. Berdasarkan data BKKBN, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai 1,49 % atau 4,5 juta jiwa per Tahun atau setara dengan jumlah penduduk di Singapura. Pemerintah menargetkan pertumbuhan populasi dapat ditekan menjadi 1,1 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Kepulauan Riau. Provinsi dengan pertumbuhan penduduk paling rendah adalah Yogyakarta.
Selain itu mekanisme operasional tidak dapat dijalankan dengan baik oleh PLKB/PKB karena berbagai kendala, seperti besarnya jumlah desa wilayah kerja dan pembinaan yang kurang memadai dari SKPD-KB Kabupaten / Kota. Harus diadakan gerakan-gerakan untuk kembali menggalakkan apa yang disebut program kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.
Program kependudukan, KB dan Pembangunan keluarga menjadi hal yang wajib dilaksanankan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota. Untuk pusat sendiri mengelola 10 sub kewenangan , antara lain petugas lapangan KB, penyuluh KB akan dikembalikan, dan dikelola pusat. Pemerintah pusat juga mengelola alat dan obat kontrasepsi. Serta akan mengelola sistem informasi keluarga yang nanti merupakan basis data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ke depan dan langsung menyentuh masyarakat.
Lini lapangan (Below the Line) menjadi tema sentral pembanguan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK). Kampung KB termasuk salah satu terobosan yang didesain khusus untuk menggerakkan program KKBPK di tingkat Dusun alias kampung.
Kampung KB ini mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KB-KS) yakni merupakan salah satu upaya menjadikan program KB-KS sebagai program yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.
Pengembangan kampung KB ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat sekaligus meningkatkan koordinasi, kerja sama, dan integrasi progran. Tujuan lainnya meningkatkan advokasi dan KIE program KB kepada kelompok sasaran dan pemangku kepentingan lainnya. Ditinjau dari sudut pandang program KB, Kampung KB dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan. Juga mengoptimalkan 10 langkah kerja petugas lapangan KB maupun institusi masyarakat perdesaan.
Program Kampung KB merupakan revolusi mental dalam membentuk karakter manusia berbasis keluarga, sehingga diharapkan setiap keluarga secara optimal melaksanakan delapan fungsi keluarga. Target dari program ini adalah terciptanya keluarga sejahtera, kampanye membina naka, dan kampanye menjadi orang tua hebat pada 1000 kehidupan pertama. Berkaitan dengan kependudukan, soal kuantitas dikendalikan, dan kualitas ditingkatkan.
Program Kampung KB dilaksanakan di setiap kabupaten / kota di seluruh Indonesia dengan menunjuk satu kampung yang berupa dusun / RW. Kabupaten Jombang menunjuk Dusun Munggut, Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan untuk dijalankan program kampung KB. Dusun Munggut ditunjuk karena memiliki beberapa kriteria antara lain Dusun Munggut merupakan wilayah terpencil ditinjau dari aksesibilitas yang rendah, terdapat banyak warga miskin (KPS dan KS I), tersedianya data informasi keluarga dan kependudukan yang lengkap, serta tersedianya kader / IMP yang mendukung program.
B. TUJUAN
1. Tujuan Umum dibentuknya kampung KB:
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
2. Tujuan Khusus dibentuknya kampung KB:
a. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait;
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;
c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern;
d. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
e. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS;
f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
h. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
i. Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung;
j. Meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih;
k. Meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/ kelompok doa/ ceramah keagamaan) di kelompok PIK KRR/ remaja;
l. Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/ mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) di kelompok PIK KRR/ mahasiswa dan seterusnya.
C. Sasaran Kampung KB
a. Keluarga;
b. Remaja;
c. Penduduk Lanjut Usia (Lansia);
d. Pasangan Usia Subur (PUS);
e. Keluarga dengan balita;
f. Keluarga dengan remaja;
g. Keluarga dengan lansia;
h. Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing masing;
D. Pelaksana:
a. Kepala Desa/Lurah;
b. Ketua RW ;
c. Ketua RT ;
d. PKB/ PLKB/ TPD ;
e. Petugas Lapangan sektor terkait ;
f. PKK Tingkat Desa/ Kelurahan ;
g. IMP (PPKBD dan Sub PPKBD);
h. Tokoh Masyarakat (Tokoh Adat/ Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat di desa/ kelurahan) ;
i. Kader.
BAB II
KAMPUNG KB
A. KAMPUNG KB
Kampung KB adalah miniatur pelaksanaan program KB secara terpadu dan komperehensif ditingkat lini lapangan (desa/ kelurahan/ dusun/ RW). Konsep kampung KB merupakan konsep terpadu program KB dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain.
Kampung KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program KB. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya menstimulasi dan melakukan pendampingan, selebihnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Yakni melalui upayamenjadikan Kampung KB sebagai program yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Partisipasi berbagai instansi dalam \Kampung KB sangat penting sehingga pelayanan paripurna dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat utuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas.
1. Definisi Kampung KB
Kampung KB adalah suatu kesatuan wilayah setingkat desa/ kelurahan /RW yang mengimplementasikan operasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dengan program-program lintas sektor terkait dan terintegrasi, dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat melalui pemberdayaan untuk memberikan kemudahan/ akses terhadap masyarakat menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas.
2. Tujuan
a. Tujuan Umum dibentuknya Kampung KB
Meningkatkan partisipasi masyarakat, peran pemerintah, lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK sesuai kebutuhan dan kodisi wilayah.
b. Tujuan Khusus dibentuknya Kampung KB
1. Meningkatkan komitmen mitra dan stakeholder
2. Meningkatkan peran serta masyarakat
3. Meningkatkan mekanisme operasional di tingkat lini lapangan
4. Meningkatkan koordinasi. Kerjasama dan terintegrasinya program
5. Meningkatkan kualitas data dan informasi keluarga
6. Meningkatkan cakupan program KKBPK
3. Sasaran Kampung KB
a. Sasaran Langsung
1. Keluarga;
2. Remaja;
3. Pasangan Usia Subur (PUS);
4. Keluarga dengan Balita;
5. Keluarga dengan Remaja;
6. Keluarga dengan Lansia;
b. Sasaran Tidak Langsung
1. Kepala Desa/ Lurah;
2. Tokoh Agama/ Toga, Tokoh Adat/ Toda;
3. LSM dan LSOM;
4. Unit Terkait;
c. Sasaran Wilayah
1. Desa/ Kelurahan;
2. RW;
3. RT
B. MEKANISME PEMBENTUKAN KAMPUNG KB
Kriteria pemilihan Lokasi, antara lain :
1. Kriterian Umum
? Kumuh
? Wilayah Pesisir/ Nelayan
? Daerah Aliran Sungai (DAS)
? Bantaran Kereta Api
? Kawasan Miskin perkotaan
? Wilayah Terpencil/ Perbatasan/ Industri/ Kawasan wisata
? Partisipasi masyarakat rendah
? Tersedianya Data, Informasi keluarga dan kependudukan
? Komitmen Pemerintah
? Tersedianya Kader/ Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan
(IMP)
? Miskin (Pra S dan KS I)
? Tingkat Pendidikan rendah
? Kepadatan
? CWR (Child Women Ratio), indeks ini digunakan untuk mengukur kelahiran oleh wanita berumur 15 – 49 Tahun dalam suatu populasi, dan hasilnya bisa digunakan untuk menyatakan jumlah Balita yang berhasil hidup selama 5 Tahun sebelum dilakukan sensus.
2. Kriteria Khusus
Sedangkan untuk kriteria khusus terdiri dari 3 kriteria, yaitu kriteria kependudukan, kriteria program keluarga berencana (KB) dan kriteria program pembangunan keluarga ( PK ).
a. Kriteria Kependudukan
? Angka partisipasi sekolah rendah;
? Angka Pengangguran Tinggi;
? Angka Pengangguran Tinggi;
b. Kriteria PROGRAM KB
? CPR Modern < 50 %;
? MKJP rendah;
? Unmet need tinggi;
? Jumlah Kesertann KB Pria rendah;
c. Kriteria PROGRAM Pembangunan Keluarga
? Kehamilan remaja tinggi;
? Usia Kawin Pertama < 21 Tahun;
? Jumlah Balita minimal 20 balita;
? Jumlah Remaja minimal 20 remaja;
? Jumah Lansia minimal 20 Lansia;
? Kegiatan ekonomi produktif rendah;
C. LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL
B A G A N
TAHAPAN IMPLEMENTASI KEGIATAN KAMPUNG KB
1. Langkah-langkah pembentukan Kampung KB :
Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam pembentukan kampung KB
? Rapat persiapan di tingkat kabupaten/ kota, dimasukkan untuk membentuk kesepahaman konsep Kampung KB, indikator Kampung KB dan pola operasional;
? Rapat persiapan Tingkat Kecamatan dan desa/ kelurahan (di lokasi Kampung KB) : Pembentukan Tim Pembina, Rencana kerja, Pelatihan dan Pembinaan, Pengumpulan Data Kependudukan, KB, Bina Ketahanan Keluarga : intervarisir data basis untuk pengelolaan kampung KB;
? Workshop tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
? Rakor tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
? Pelatihan kader : tujuannya kader mampu melaksanakan program-program kampung KB;
? Sarasehan pendataan (Segmentasi sasaran intervensi);
? Opersaional kegiatan kampung KB : kegiatannya harus saling terintegrasi antar poktan;
? Pembinaan kader dan kelompok sasaran;
? Intervensi program dan kunjungan rumah;
? Bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan review (tribulan, semester dan Tahunan);
? pencatatan dan pelaporan.
2. Pengorganisasian
? Kampung KB meliputi Desa/ Kelurahan/ RW;
? Disahkan oleh Bupati atau Walikota;
? Kepengurusan terdiri dari penasehat, pembina, pengurus;
? Antara kegiatan memiliki kesinambungan dan terus berkembang;
? Menjalin kemitraan dengan semua instansi, baik pemerintah atau swasta
Sebagai legalitas pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB, maka kepengurusan Kampung KB disahkan oleh Bupati/ Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Bupati/ Walikota.
Kemudian untuk menjaga kesinambungan dan pengembangan kegiatan di kampung KB, rapat-rapat koordinasi secara rutin perlu dilaksanakan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan melalui forum musyawarah.
Hal-hal yang terkait koordinasi kemitraan lintas sektor (instansi pemerintah dan swasta) ditindak lanjuti melalui rapat-rapat koordinasi per poktan untuk kemudian dilaporkan secara rutin kepada pembina sebagai bahan evaluasi guna pelaksanaan dan bahan perencanaan pengembangan kegiatan berikutnya.
D. STRUKTUR ORGANISASI KAMPUNG KB
Pelaksanaan program dan kegiatannya dikelola oleh Tim/ Kelompok Kerja
(POKJA) kampung KB yang terdiri atas :
? Pelindung : Bupati / Walikota;
? Penasehat : Kepala SKPD - KB Kabupaten/ Kota;
? Pembina : Camat;
? Ketua : Kepala Desa/ Lurah;
? Sekretaris : PKB/PLKB;
? Bendahara : Ketua PKK Tingkat Desa/ Kelurahan;
? Pelaksana Operasional : PKB/ PLKB, Kader, PPKBD/ Sub PPKBD, Pos K.;
Tim/ Pokja Kabupaten/ Kota dan Kecamatan berperan untuk mewujudkan pemberdayaan kambung KB melalui :
? Mengenali dan Menganalisa data nominatif lokasi kampung KB.
? Memahami dan menyajikan konsep dan implementasi kampung KKB.
? Memahami dan memfasilitasi kesepakatan rencana aksi kampung KB oleh masyarakat
? Memahami dan memfasilitasi cara pengelolaan kegiatan kampung KB (dari, oleh,untuk masyarakat melalui sarasehan)
E. PROSES DAN PERWUJUDAN KEGIATAN KAMPUNG KB
a. Pemahaman kebutuhan dan Implementasi KAMPUNG KB
? Memahami implementasi potensi masyarakat;
? Penggalian data sesuai kriteria, potensi/ sumberdaya masyarakat;
? Kesepakatan mengenai Rencana Aksi;
b. Pengelolaan Masyarakat ( dari, oleh dan untuk masyarakat )
? Pemberdayaan / pendayagunaan fasilitas;
? Pengelolaan swwadaya masyarakat;
? Pengorganisasian dan penyelenggaraan;
? Penjadwalan kegiatan menurut tahapan-tahapan program sesuai kondisi masyarakat.
F. INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB
Sebagai sebuah prosen, indikator ketercapaian model kampung KB tidak semata-mata hanya melihat hasil, namun keberhasilan juga didasarkan pada input, proses dan output.
1. Keberhasilan Input
Keberhasilan input ditandai dengan jumlah PLKB/ PKB proporsional, kuantitas dan kualitas IMP, ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk program KKBPK daari APBD dan APBN maupun sumber dana lain seperti PNPM, Anggaran Dana Desa (ADD), ketersediaan alat dan alat kontrasepsi, Jamkesda, maupun sarana pendukung lainnya.
2. Keberhasilan Proses
Keberhasilan Proses ditentukan :
a. Peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan KIE
b. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan KR
c. Pertemuan berkala kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS dan pertemuan dalam mekop
d. Pelayanan Taman Posyandu, akta kelahiran
3. Keberhasilan Out Put
Sedangkan keberhasilan Output ditentukan terdiri dari indikator utama dan indikator penyerta/ pendukung.
a. Indikator Utama Kampung KB yaitu :
1) Meningkatnya persentasi peserta Kb aktif (PA) 65% dalam 3 Tahun s/d Tahun 2019.
2) Meningkatnya persentasi kesertaan KB MKJP menjadi 20%
3) Unmet need < 10%
4) Terbinanya Pusmupar dan Pospartum dalam keberlangsungan pemakaian alat kontrasepesi.
5) Semua Ibu hamil, Ibu menyusui terlayani kesehatan dan KB
6) Semua keluarga yang punya anak 0 – 6 Tahun terlayani BKB
7) Semua remaja dapat aktif dalam BKR dan PIK Remaja
8) Meningkatkannya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB,/BKR / BKL/ UPPKS ( melalui lembaga keuangan mikro : koperasi & per-bankan / BPR )
9) Kelompok lansia terlayani dalam BKL / Posbindu
10) Semua anak usia 0 – 6 Tahun terlayani dalam Taman Posyandu
b. Indikator Penyerta / Pendukung Kampung KB yaitu :
1) Semua anak (0 – 18th) mendapatkan akta kelahiran
2) Semua penduduk usia = 17 Tahun mempunyai KTP
3) Terbinanya lingkungan/ Kampung dengan semua keluarga yang berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), semua keluarga Renta mendapat bantuan dan penanganan sosial, serta tidak ditemukan rumah tidak layak huni, melalui PKLK & KESLING (Kesehatan Lingkungan)
4) Semua anak usia 7 – 12 Tahun dan 13 – 15 Tahun bersekolah (Wajib Belajar Pendidikan Dasar)
5) Semua Penduduk bisa baca tulis
6) KDRT nihil (tidak ada yang menjadi korban trafficking dan korban kekerasan dalam rumah tangga).
7) Jumlah pengangguran turun
Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta anggarannya secara rutin dilaporkan secara rutin (tribulan, semester dan Tahunan) dan berjenjang oleh Ketua Kampung KB.
Keberhasilan kampung KB dipengaruhi 5 (Lima) faktor utama, yaitu :
? Komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan disemua tingkatan
(Kabupaten / Kota, Kecamatan, Desa/ kelurahan)
? Integritas program KKBPK dan integritas lintas sektor
? Opltimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra/ stakeholder
? Semangat dan dedikasi para pengelola program KKBPK di lini lapangan
(PKB, IMP)
? Partispasi aktif masyarakat
NO INDIKATOR CAPAIAN
1 Data dan Informasi
Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari Pendataan Keluarga 100%
2 Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Peserta KB Aktif (CU/PUS) > Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
MKJP > Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
Pria ber-KB dari total peserta KB > Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
Unmet need < Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
A. INDIKATOR KEBERHASILAN
NO INDIKATOR CAPAIAN
3 KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
Partisipasi klg yang memiliki balita dlm BKB > Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
Partisipasi klg yang memiliki remaja dlm BKR > Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
Partisipasi klg yang memiliki lansia dlm BKL > Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
Partisipasi lansia dalam BKL > Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
Partisipasi remaja dalam PIK > Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
Rata-rata usia kawin pertama perempuan >20 Th
4. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota
5. KESEHATAN
Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota
6. SOSIAL EKONOMI
TDitentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota
7. PENDIDIKAN
Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota
8. PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota
9. PROGRAM LAINNYA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN
Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota
(Sumber : pedoman kampung KB)
INVENTARISASI DATA KAMPUNG KB
Nama Desa : Dusun Pagerongkal Desa Pagertanjung
Kecamatan : Ploso
Kabupaten : Jombang
I Data Kependudukan
1. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 751
2 Perempuan 722
Jumlah 1.473
2. 2. Jumlah jiwa yang mempunyai Akte Kelahiran
No Kelompok Umur Yang Ada Mempunyai Akte Kelahiran
Jumlah %
1 < 1 Tahun 6 6 100%
2 1 - 4 Tahun 81 81 100%
3 5 - 6 Tahun 47 47 100%
4 7 - 14 Tahun 162 154 95,06%
5 15 - 24Tahun 220 201 91,36%
6 25 - 49 Tahun 610 297 48,69%
7 50 - 65 Tahun 297 18 6,06%
8 > 65 Tahun 122 - -
Jumlah 1.545 801 51,84%
3. Jumlah jiwa menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan
No Kelompok Umur Status Perkawinan
Kawin Tidak Kawin Duda Janda
L P L P L P
1 < 15 Tahun - - 167 128
2 15 - 19 Tahun - 1 60 49 1
3 20 - 24 Tahun 4 23 52 34 1
4 25 - 34Tahun 86 111 55 18 3
5 35 - 49Tahun 144 152 7 3 3 7
6 > 50 Tahun 185 145 1 1 13 91
Jumlah 419 432 342 233 16 103
II Data Keluarga Berencana
1 Jumlah PUS menurut kelompok Umur Wanita
No Kelompok Umur Jumlah PUS PUS Peserta KB PUS Bukan peserta KB
1 < 15 Tahun - - -
2 15 - 19 Tahun 1 - 1
3 20 - 24 Tahun 22 21 1
4 25 - 29 Tahun 58 49 9
5 30 - 34 Tahun 55 50 5
6 35 - 39 Tahun 31 50 1
7 40 - 44 Tahun 53 30 4
8 45 - 49 Tahun 65 55 10
9 > 50 Tahun - - -
10 > 65 Tahun - - -
Jumlah 285 254 31
2 Keikutsertaan ber KB per Mix Kontrasepsi
No Kontrasepsi Jumlah
1 IUD 33
2 MOW 8
3 MOP 0
4 Implant 18
5 Suntik 273
6 Pil 36
7 Kondom 1
Jumlah 369
3 PUS bukan Peserta KB
No Uraian Jumlah % teradap PUS
1 Hamil 3 1,05%
2 Ingin anak segera 17 5,96%
3 Ingin anak ditunda 1 0,35%
4 Tidak ingin anak lagi 10 3,51%
Jumlah 31 10,88%
III Data Bina Ketahanan Keluarga
1 Jumlah Jiwa menurut kelompok Umur
No Kelompok Umur Sasaran Program Jumlah
1 < 1 Tahun Bayi 6
2 1 - 4 Tahun Balita 81
3 5 - 6 Tahun Kemas 47
4 7 - 14 Tahun Remaja Muda 162
5 15 - 24Tahun Remaja Dewasa 220
6 25 - 65 Tahun Produktif 908
7 > 65 Tahun Lansia 121
Jumlah 1.545
2 Keikutsertaan Balita dalam kegiatan Taman Posyandu dan BKB
No Kelompok Umur Jumlah Posyandu BKB
Ikut Tidak Ikut Ikut Tidak Ikut
1 < 1 Tahun 6 6 - - -
2 1 - 4 Tahun 80 70 10 - -
3 5 - 6 Tahun 35 5 20 - -
Jumlah 121 81 30 - -
3 Keikutsertaan Remaja dalam Kegiatan PIK dan Keluarga dalam kegiatan BKR
No Kelompok Umur Jumlah PIK BKR
Ikut Tidak Ikut
Ikut Tidak Ikut
1 7 - 14 Tahun -
2 15 - 19 Tahun -
3 19 - 24 Tahun -
Jumlah -
4 Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS
No Kelompok Jumlah Kelompok Jumlah Anggota
Ada Hadir %
1 BKB 1 - - -
2 BKR 1
3 BKL 1
4 UPPKS 1
5 Jumlah PIK
No Kelompok Jumlah Kelompok Jumlah Anggota
Ada Hadir %
1 PIK Tumbuh
2 PIK Tegak
3 PIK Tegar
Jumlah
IV. Profil Kampung KB Dusun Pagerongkal
Kabupaten Jombang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Luas Wilayah Kabupaten Jombang 1.159,50 km2, terdiri dari 21 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Ploso. Kecamatan Plosomerupakan salah satu wilayah yang terletak disebelah utara ibu kota Kabupaten Jombang. Sedangkan secara Geografis Kecamatan Ploso terletak di sebelah utara Sungai Brantas
Kecamatan Ploso terletak di 7° 22’ 15” LS s/d 7° 28’ 49” LS dan 112° 16’ 21” BT s/d 112° 21’ 56” BT dengan luas wilayah 2.276,035 Ha. Dari segi topografi struktur tanah di wilayah Kecamatan Ploso merupakan dataran, dengan ketinggian kurang lebih 90M dari permukaan air laut, dengan suhu berkisar 26 – 32 C. Kecamatan Ploso memiliki 13 wilayah desa antara lain Desa Tanggungkramat, Desa Rejoagung, Desa Bawangan, Desa Kedungdowo, Desa Kebonagung, Desa Losari, Desa Jatigedong, Desa Gedongombo, Desa Daditunggal, Desa Jatibanjar, Desa Pagertanjung, Desa Ploso, Desa Pandanblole. Berdasarkan jarak dengan ibukota kabupaten, Kecamatan Ploso memiliki jarak tempuh 12 Km. Adapun batas wilayah Kecamatan Ploso yaitu:
Sebelah Utara : Kecamatan Kabuh
Sebelah Timur : Kecamatan Kudu
Sebelah Selatan : Kecamatan Tembelang
Sebelah Barat : Kecamatan Plandaan
Letak Geografis
Desa Pagertanjung adalah salah satu desa yang terletak di bagian timur Kecamatan Ploso. Desa Pagertanjung berbatasan dengan Desa Jatibanjar di sebelah utara, Desa Jatigedong di sebelah selatan Kecamatan Ploso di sebelah barat .Secara administratif Desa Pagertanjung memiliki tiga Dusun yaitu Dusun Pagerongkal, Karaangtanjung dan Dusun Lesungwatu..
Aksesibilitas
Dusun Pagerongkal merupakan salah wilayah di Kabupaten Jombang yang terletak di Desa Pagertanjung Kecamatan Ploso. Pagerongkal merupakan salah satu wilayah di Jombang yang relative mudah dijangkau. Hal ini dikarenakan dusun Pagerongkal berada di Pusat kegiatan desa (Balai Desa), 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan Ploso dan 17 Km dari Ibu Kota Kabupaten Jombang. Selain itu infrastruktur jalan menuju Dusun Pagerongkal juga sudah memadai. Untuk dapat mencapai Dusun Pagerongkal terdapat satu jalur jalan yang dapat ditempuh yaitu melalui rute Ploso-Pagertanjung- Pagerongkal pada rute ini membutuhkan jarak tempuh 2 Km dengan sebagian besar merupakan jalan cor.
Pola Penggunaan Lahan
Dusun Pagerongkal memiliki luas wilayah sebesar 225,87 Km2 namun sebagian besar merupakan sawah. Sebagian besar pola penggunaan lahan di Dusun Pagerongkal yaitu persawahan 54,63%, tegal/ladang 14,68%, Pemukiman warga 14,62 % serta untuk fasilitas umum 0,03%. Bangunan fasilitas umum di Dusun Pagerongkal antara lain satu Masjid, lima Surau/Musholla, dua Sekolah Dasar Negeri, serta bangunan perumahan guru yang terbengkalai karena tidak dilanjutkan pembangunannya.
Sarana Prasarana dan Infrastruktur
Balai Dusun dan Polindes sudah terdapat di Dusun Pagerongkal, sehingga untuk mendapatkan fasilitas kesehatan warga tidak harus menempuh jarak yang cukup jauh. Tenaga medis hanya ada satu bidan desa yang berdomisili di Desa Cupak. Dengan digiatkannya imunisasi, posyandu, pemberantasan penyakit menular, UPGK, UKS, GSI, BKB dan sebagainya. Fasilitas dan sarana prasarana khususnya bidang kesehatan di Dusun Pagerongkal bisa dikatakan memadai.
Kondisi jalan di Dusun Pagerongkal sudah berupa aspal cor dan tanah, akan tetapi itu hanya sepanjang wilayah pemukiman di Dusun Pagerongkal. Jalan menuju Dusun Pagerongkal yang ditempuh melalui Desa Pagertanjung, dari Ibu Kota Kecamatan Ploso sudah beraspal cor dan dalam kondisi bagus .Setiap rumah di Dusun Pagerongkal sudah dapat menikmati aliran listrik dari PLN. Namun demikian listrik belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pada umumnya hanya untuk lampu penerangan dan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya seperti TV, kulkas dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan air/air minum didapat dengan memanfaatkan sumur bor yang dialirkan melalui pipa-pipa paralon ke rumah-rumah warga. Rumah-rumah penduduk sebagian besar sudah permanen. Untuk Komunikasi warga sudah dapat mengoperasikan Handphone meskipun hanya sinyal dari provider tertentu yang dapat masuk ke Dusun Pagerongkal. Untuk Sanitasi/ persampahan di rumah-rumah penduduk telah terdapat jamban keluarga. Pengelolaan sampah masih dengan menggunakan sistem pembakaran karena masyarakat Desa Pagertanjung belum mengenal sistem daur ulang sampah.
Demografi
Keadaan Demografi Dusun Pagerongkal memiliki jumlah sebanyak 518 KK. Seluruh penduduk terutama yang berusia di bawah 17 Tahun sudah memiliki akta kelahiran. Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Dusun Munggut sejumlah 210. Sebagian besar PUS sedah berKB dengan menggunakan berbagai metode kontrasepsi..
Komposisi penduduk berdasarkan agama 100% penduduk di dusun Pagerongkal memeluk agama islam. tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk dengan pendidikan terakhir lulus SMP. Berdasarkan mata pencaharian 195 penduduk Dusun Pagerongkal berprofesi sebagai petani. Petani tersebut menggarap lahan berupa sawah padi dan ladang tembakau. Selain sebagai petani jenis mata pencaharian penduduk dusun Pagerongkal yaitu buruh bangunan, wiraswasta, dan pedagang, hanya terdapat sedikit penduduk yang berprofesi sebagai PNS/TNI/Polri.
Ketahanan Keluarga
Bina ketahanan keluarga yang ada di Dusun Pagerongkal terdiri dari satu kelompok Bina Keluarga Balita, satu kelompok Bina Keluarga Remaja, serta satu kelompok Bina Keluarga Lansia. Kader-kader dan sasaran keluarga balita, remaja, ataupun lansia di Dusun Munggut sudah ada. Sarana prasarana berupa aula/balai juga belum ada untuk pelaksanaan kegiatan tribina ketahanan keluarga ini, sehingga untuk mengadakan kegiatan tersebut seringkali dilaksanakan di kediaman kader.
Sosial dan Budaya
Budaya dan adat istiadat di Dusun Pagerongkal sama seperti desa-desa lain yang ada di Kecamatan Ploso. adat istiadat Dusun Pagerongkal mencerminkan adat Jawa, yang masih melekatnya adat selamatan, sesajen dan percaya pada roh-roh ghaib, walaupun sebagian telah memudar karena kemajuan pengetahuan dan teknologi.
BAB III
PERENCANAAN KAMPUNG KB
A. ANALISIS MASALAH
Analisis Masalah Dengan Pendekatan Berpikir Sistem Gunung Es
Event - BKB sudah terbentuk
- BKR sudah terbentuk tapi belum optimal
- BKL sudah terbentuk tapi belum optimal
- PIK Remaja sudah terbentuk tapi belum optimal
Pattern - Tidak tersedianya BKL dan BKR Kit di Desa Pagertanjung
- Tidak ada jadwal rutin untuk kegiatan BKR di Desa Pagertanjung
Structure - Kurangnya pembinaan penyuluh KB terhadap Kader khususnya untuk kegiatan tribina
- Adanya kegiatan Posyandu Lansia sehingga kader tidak melaksanakan kegiatan BKL
- Kurangnya kerja sama antara PKB, Kader, tenaga kesehatan serta pamong masyarakat untuk mengadakan kegiatan.
Mental Models - Jumlah PKB tidak seimbang dengan jumlah desa.
Container - Tingginya nilai Kader di masyarakat sehingga tidak ada regenerasi kader
- Kader merangkap sebagai kader kegiatan yang lain karena tidak semua masyarakat siap dan bersedia menjadi kader
- Remaja cenderung pasif akan kegiatan yang dilaksanakan di Desa
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal dengan Metoda SWOT
INTERNAL
EKSTERNAL Strenght
1. Tersedianya data kependudukan hasil Pendataan Keluarga 2015 serta Peta PK15
2. Terdapat BKB Kit Weakness
1. Belum ada kader yang terlatih khususnya untuk kegiatan BKR dan BKL
2. Belum ada BKR dan BKL Kit
Opportunities
1. BKKBN menyelenggarakan pelatihan kader Tribina
2. Terdapat sasaran, banyak penduduk lansia
3. BKKBN mengadakan pengadaan BKR dan BKL Kit Strategi SO
1. Dilaksanakan pelatihan kader untuk kegiatan Tribina dengan melihat jumlah sasaran melalui pendataan keluarga
2. Kader dapat mengadakan kegiatan BKB dengan menggunakan BKB Kit.
Strategi WO
1. Melakukan pembinaan terhadap kader terutama untuk kegiatan Tribina.
2. Membuat proposal permohonan kepada BKKBN untuk mengadakan BKR dan BKL Kit di Desa Cupak.
Threat
1. Sudah ada Posyandu Lansia sehingga program BKL tidak dijalankan
2. Sasaran remaja cenderung pasif dalam kegiatan yang diadakan di desa Strategi ST
1. Meningkatkan kerja sama dengan bidan dan tenaga medis sehingga kegiatan posyandu lansia dan BKL dapat berjalan bersama
2. Menghimpun remaja yang ada (berdasarkan PK2015) untuk aktif kegiatan PIK Remaja yang diadakan di desa.
Strategi WT
1. Mengajak remaja untuk berperan aktif dalam kegiatan di desa khususnya BKR dengan menggunakan BKR Kit yang akan disediakan oleh BKKBN
B. PERENCANAAN STRATEJIK
STRATEGI KEGIATAN
1. Meningkatkan kesadaran kepada PUS untuk menggunakan MKJP 1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap PUS manfaat mengikuti dan menggunakan MKJP
2. Bekerja sama dengan bidan yang telah mengikuti pelatihan CTU untuk memotivasi PUS memakai MKJP
2. Meningkatkan kesadaran keluarga lansia untuk mengikuti kegiatan BKL 1. Melakukan Pembinaan terhadap kader dan mengirim kader dalam setiap pelatihan BKL yang diadakan BKKBN.
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dengan berbagai metode yang kreatif disertai alat peraga yang unik untuk meningkatkan minat keluarga lansia dalam mengikuti kegiatan BKL.
3. Bekerja sama dengan tenaga medis di desa untuk mengadakan BKL berdampingan dengan Posyandu Lansia, sehingga Lansia aktif dalam mengahadiri kegiatan BKL.
3. Meningkatkan kesadaran keluarga Remaja untuk mengikuti kegiatan BKR 1. Melakukan Pembinaan terhadap kader dan mengirim kader dalam setiap pelatihan BKR yang diadakan BKKBN.
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan dengan berbagai metode yang kreatif disertai alat peraga yang unik untuk meningkatkan minat keluarga remaja dalam mengikuti kegiatan BKR.
4. Meningkatkan kegiatan BKB di Desa 1. Melakukan Pembinaan terhadap kader dan mengirim kader dalam setiap pelatihan yang diadakan BKKBN.
2. Membuat jadwal kegiatan bersama kader agar BKB dapat berjalan secara rutin.
BAB IV
MEKANISME OPERASIONAL KAMPUNG KB
A. PENGERTIAN MEKANISME OPERASIONAL
Pengertiannya Bekerja atau berfungsinya berbagai komponen operasional program KB secara teratur, terencana dan terus menerus yang satu sama lain saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan saling menguntungkan secara sinergis dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Tujuan mekanisme operasinal lini lapangan adalah tersampaikannya informasi kepada penggelolaan program KB di desa, terbentuknya kesepakatan operasional dari berbagai unsur terkait dalam pelaksanaan program KB di daerah secara terencana, terstruktur dan terus menerus dan terselenggaranya rapat pertemuan staff (staffmeeting) dan rapat teknis pelayanan KB paling sedikit sekali dalam sebulan dan rapat koordinasi program KB tingkat kecamatan sekali dalam sebulan.
B. KUNCI KEBERHASILAN PROGRAM KAMPUNG KB
Kunci keberhasilan kampung KB adalah adanya komitmen yang kuat diantara pengelola dan pelaksana program, pelaksanaan advokasi dan KIE yang berbasis data basis dengan memperhatikan segmentasi sasaran, serta adanya peran serta masyarakat yang cukup besar.
C. MANAJEMEN OPERASIONAL
Manajemen operasional program Kampung KB adalah rangkaian kegiatan yang meliputi :
1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan (Actuating)
- Advokasi
- KIE
- Layanan Program KKBPK
- Pemberdayaan institusi masyarakat (Masyarakat sebagai pelaku dan pemilik program)
- Operasional program dalam lini lapangan
- Pembekalan PPLKB dan PLKB
- Kemampuan teknis PPLKB dan PLKB
4. Pengendalian (controlling)
D. PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL KKBPK
1. Proses Perencanaan
Langkah PKB dalam proses perencanaan program kampung Kb meliputi :
? Pendekatan / konsultasi dengan Kepala Desa dan Petugas atau tokoh masyarakat lain
? Penyiapan data basis
? Penyusunan draf awal perencana kegiatan
? Pembentukan kesepakatan
2. Proses Pelaksanaan
? Advokasi
? Penggerakan masyarakat dalam kegiatan KIE
? Pembentukan grup pelopor
? Pengerakan masyarakat dalam kegiatan pelayanan
3. Proses pembinaan evaluasi dan pencatatan dan pelaporan
? Pembinaan
? Evaluasi
? Pencatatan dan pelaporan
? Visualisasi data-data dan hasil program
E. JENIS RENCANA OPERASIONAL PROGRAM KKBPK
Jenis perencanaan operasional program KB :
1. Rencana operasional program Kb bulanan / Tribulanan ;
2. Rencana kerja bulanan;
3. Rencana kerja mingguan.
BAB V
ANGGARAN DAN DANA
Oleh karena program kampung KB baru muncul di bulan desember dan dicanangkan secara Nasional oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada tanggal 12 desember 2015 di Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Kemudian di Provinsi Jawa Timur sendiri lokasi Kampung KB bertempat di Dusun Lowok Pepen Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Acara Kampung KB ini dihadiri oleh Pangdam V/ Brawijaya, Kapolda Jatim, Bupati Malang, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.Jatim, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Malang beserta jajarannya, Kepala Dinas / Instansi Prov. Jatim, Kepala SKPD se Kab. Malang, Kepala SKPD- KB se Jawa Timur, Muspika Kecamatan Kepanjen serta Kepala Desa se Kecamatan Kepanjen. Sedangkan untuk Kabupaten Jombang tersusun regulasi program kampung KB setelah pusat dan provinsi di canangkan.
Anggaran dan dana masih belum terakomodir pada APBD Kabupaten Jombang tahun 2016 dan juag APBN tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, maka semau pihak diharapkan ikut serta memikirkan peningkatan pembangunan di semua sektor pada kampung KB di Kabupaten Jombang bertempat di Dusun Pagerongkal, Desa Pagertanjung, Kecamatan Ploso
BAB VI
P E N U T U P
Kampung KB termasuk salah satu terobosan yang didesain khusus untuk menggerakkan program KKBPK di tingkat Dusun alias kampung. Kampung KB ini mencoba memadukan konsep pembangunan terpadu bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KB-KS) yakni merupakan salah satu upaya menjadikan program KB-KS sebagai program yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
Kampung KB berupaya memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas. Program Kampung KB dilaksanakan di setiap kabupaten / kota di seluruh Indonesia dengan menunjuk satu kampung yang berupa dusun / RW. Kabupaten Jombang menunjuk Dusun Pagerongkal, Desa Pagertanjung, Kecamatan Ploso untuk dijalankan program kampung KB.
Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Kunci keberhasilan kampung KB adalah adanya komitmen yang kuat diantara pengelola dan pelaksana program, pelaksanaan advokasi dan KIE yang berbasis data basis dengan memperhatikan segmentasi sasaran, serta adanya peran serta masyarakat yang cukup besar.
Manajemen operasional program Kampung KB adalah rangkaian kegiatan yang meliputi : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan ( Actuating ), dan Pengendalian (controlling). Pelaksanaan operasional Rencana operasional yaitu program KB bulanan / Tribulanan, Rencana kerja bulanan, dan Rencana kerja mingguan.
Dusun Pagerongkal, Desa Pagertanjung, Kecamatan Ploso
Statistik Kampung
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Jumlah Jiwa 2733
Jumlah Kepala Keluarga 976
Jumlah PUS 454
Persentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan)
Keluarga yang Memiliki Balita 146
Keluarga yang Memiliki Remaja 446
Keluarga yang Memiliki Lansia 348
Jumlah Remaja 578
PUS dan Kepesertaan Ber-KB
Total
501
PUS dan ketidaksertaan Ber-KB
Total 109
Status Badan Pengurus

Sarana dan Prasarana

BKB
Bina Keluarga Balita (BKB)
Ada

BKR
Bina Keluarga Remaja (BKR)
Ada

BKL
Bina Keluarga Lansia (BKL)
Ada

UPPKA
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Ada

PIK R
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
Ada

Sekretariat KKB
Sekretariat Kampung KB
Ada

Rumah Dataku
Rumah Data Kependudukan Kampung KB
Ada
Dukungan Terhadap Kampung KB
Sumber Dana |
Ya,
APBN APBD Dana Desa |
Kepengurusan/pokja KKB | Ada |
SK pokja KKB | Ada |
PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan |
Ada,
Dra. BEKTI PRATIWI 196610261994032003 |
Regulasi dari pemerintah daerah |
Ada,
SK Kecamatan tentang Kampung KB SK Kepala Desa/Lurah tentang Kampung KB |
Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB | Tidak Ada |
Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB |
0 orang pokja terlatih dari 5 orang total pokja |
Rencana Kegiatan Masyarakat | Tidak Ada |
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan | Belum Diisi |
Mekanisme Operasional
Rapat perencanaan kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Sosialisasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan | Ada, Frekuensi: Bulanan |
Penyusunan Laporan | Ada, Frekuensi: Tahunan |