A.       LATAR BELAKANG

Cikal bakal terbentuknya Banjar / Kampung Keluarga Berencana berawal dari ferifikasi banjar-banjar yang ada di Kabupaten Karangasem dalam rangka memenuhi langkah penguatan     Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembanguanan Keluarga Sejahtera [KKBPK] 2015-2019 Bapak Presiden Republik Indonesia mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia pada umumnya sehingga dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran 2015-2019 dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat dimana Banjar/Kampung KB itu berada dan dengan memperhatikan persyaratan wajib antara lain :

1.                      Tersedianya Data Kependudukan yang akurat yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, Data Potensi Desa dan Catatan Sipil yang akurat.

2.                      Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa /Kelurahan dan seluruh instansi terkait dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3.                      Partisifasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan yang dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan.

Dasar Pembentukan Banjar/Kampung KB di Kabupaten Karangasem yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/70/SJ, Tertanggal 11 Januari 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB.   Menindaklanjuti surat edaran  tersebut  Dinas Pengendalaian Penduduk Keluaraga Berencana Kabupaten Karangasem, mengacu pada kreteria yang telah di tentukan, dapat membentuk Banjar/Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) Tingkat Kecamatan di wilayah, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.

            Lebih lanjut Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut Pengendalian Penduduk.  Kemudian Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut , dimana lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf  N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan Perintah yaitu ; [1]. Sub Urusan Pengendalian Penduduk, [2]. Sub Urusan Keluarga Berencana, [3]. Sub Urusan Keluarga Sejahtera, [4]. Sub Urusan Sertifikasi dan Standarisasi. Dari perkembangan tersebut kami terus berupaya menata wilayah serta memacu perkembangan Program sesuai harapan kita bersama.

            Kegiatan Banjar/Kampung KB  pada saat ini terdiri dari berbagai jenis kegiatan sesuai kemampuan dan ketrampilan anggota kelompok antara lain : Kegiatan Pendataan Keluarga, Posyandu, BKB dan kegiatan-kegiatan lainnya di Banjar/Kampung, yang dikoordinasikan setiap bulan dan dibina oleh PLKB/PKB yang bertugas di wilayah tersebut.