Gambaran Umum


Kampung KB Karanganyar adalah Kampung KB yang berada di Desa Karanganyar Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah.

Penyuluh KB Pembina Kampung KB ini bernama SUGITO HARYONO, A.Md.


PROFIL DESA KARANGANYAR

KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN


A. PENDAHULUAN

Desa Karanganyar adalah salah satu satu dari 13 desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Desa dengan luas 2.775,7 hektar ini di sebelah utara berbatasan dengan Desa Jambon Kecamatan Pulokulon, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Denanyar Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Asemrudung, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Randurejo. Secara administrasi pemerintahan, Desa Karanganyar dibagi menjadi 8 RW dan 43 RT dengan 9 Dusun. Berdasarkan Monografi Desa tahun 2013, Tanah Kas Desa yang dimiliki seluas 63.450 hektar.

Kondisi geografis Desa Karanganyar berada 56 m dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 22 mm per tahun. Secara topografi desa ini termasuk dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 340 C. Adapun jarak desa dari pusat pemerintahan (orbitasi) Kecamatan 23 km, jarak dari ibukota kabupaten 30 km, sedangkan jarak dari ibukota propinsi 90 km.

Jumlah jiwa yang mendiami wilayah ini berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 adalah 7.820 jiwa yang terdiri 3.956 laki-laki dan 3.864 perempuan. Kepala Keluarga berjumlah 2.643 terdiri dari 2.223 KK laki-laki dan 420 KK perempuan.

Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah sebagai petani, kemudian karyawan swasta dan jasa. Jumlah sarana ibadah terdiri dari 9 masjid dan 43 musolla. Di desa ini juga ada 2 madrasah, 1 kelompok bermain, 1 TK, 6 SD, 1 SMP, 2 BKB, 1 BKL, 1 BKR, 2 Bidan, dan 1 Klinik KB (BPM). Kondisi prasarana perhubungan meliputi jalan 13 km, jembatan 21 buah. Tanah sawah yang dimiliki seluas 307 hektar masih tadah hujan, tegalan seluas 465 hektar, pekarangan dan bangunan 148 hektar. Toko/kios sejumlah 62 buah. Kondisi ternak sapi sejumlah 1.165 ekor, kambing 1.825 ekor.

Perangkat Desa yang dimiliki sejumlah 16 orang,


B. SEJARAH DESA KARANGANYAR

Pada zaman perang kemerdekan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda (VOC) atau saat meletusnya perang Pangeran Diponegoro (Geurilia Warfare: Perang Gerilya) pada tahun 1825-1830 (tepatnya 28 Maret 1830) atau masa dimana penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Letnan Jenderal Hendrik Merkus De Kock) datanglah seorang pelarian dari prajurit Pangeran Diponegoro ke hutan lereng Gunung Kendeng sebelah selatan. Seorang pelarian tersebut adalah Raden Ronggo Leksono, Putra Nyai Kursiah alias Kustinah, keturunan langsung dari Nyai Ageng Serang berayahkan Pangeran Ronggo Natapraja (Panembahan Ageng Serang) keturunan langsung dari Sunan Kalijaga.

Raden Ronggo Leksono kemudian bersembunyi dan membuka hutan belantara disebuah tempat yang diberi nama “KARANGANYAR”. Nama Karanganyar sendiri diambil dari dari dua suku kata berbahasa Jawa yaitu: Karang yang bermakna tempat atau pekarangan, dan Anyar sendiri bermakna baru, berarti tempat atau lahan yang baru untuk permukiman, keamanan dan kedamaian. Sementara untuk mengisi kekosongan warga karena memang baru anyaran atau tempat tinggal yang baru dibuat atau dibabad, kemudian Raden Ronggo Leksono memerintahkan warga Sragen Kecamatan Tangen tepatnya warga Ngrombo, Denanyar, Sigit, Towo sebagian untuk pindah/hijrah atau bertempat tinggal di Karanganyar.

Lurah atau Demang pertama di desa Karanganyar adalah Raden Ronggo Leksono yang berputra Merto Ngulomo alias Rojo Ngulomo (Islam : Ulama’) yang mana orang tersebut adalah cikal bakal penyebar Islam pertama kali di desa Karanganyar sekaligus Demang setelah kepemimpinan Romonya dibantu oleh Mbah Bedek berputri Mbah Kami.

Setelah wafatnya Merto Ngulomo kepemimpinannya digantikan oleh putranya bernama H. Sidiq. Pada masa inilah didirikan sebuah Surau atau Langgar yang panjang menyerupai sebuah sekolahan, karena Langgar tersebut bentuknya panjang oleh warga setempat dijuluki atau diberi nama “Langgar Dhowo” yang sampai sekarang masih berdiri kokoh di dusun Karanganyar RT 02 RW 05 dan kini bernama “Nurul Yaqin” di atas tanah hak milik mbah H. Sidiq sendiri.

Setelah H. Sidiq wafat kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bernama Haskandar alias Iskandar. Pada masa inilah pertama kali didirikan Masjid di desa Karanganyar Krajan kemudian ekpansinya di dusun Karanganyar yang dinamakan Kurawan alias Ngrawan.

Setelah Mbah Haskandar wafat kepemimpinan sudah mengikuti peraturan pemerintahan dengan adanya pemilihan, kepala desa atau Demang digantikan Mbah Jangkrak bin Sumodiharjo dari Dusun Jurug sebagai Demangnya (kini lurah). Pada masa inilah pemerintah mendirikan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Karanganyar (sekarang menjadi SDN 1 Karanganyar).

Setelah Mbah Jangkrak wafat kepemimpinan dilanjutkan oleh Mbah Kromo Rejo yang berasal dari Dusun Ndayu alias Dayu. Pada masa ini jalan-jalan utama di Desa Karanganyar diperluas atau diperlebar agar mobil pemerintah yang akan berkunjung bisa masuk.

Kemudian setelah selesai, kepemimpinanya digantikan oleh Mbah Surat Ngemplak, pada masa ini pemerintah kedatangan Kartiker (ABRI yang ditugaskan didesa) bernama Soekardjan yang berasal dari Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Pada masa pemerintahan Mbah Surat yang dibantu oleh Kartiker ini banyak mengalami kemajuan yang pesat diantaranya adalah :

- Berpindahnya Balai Desa (Jowo : Mbalai) dari sebelah Selatan Sekolah Rakyat (SR) ke tempat yang sekarang pada tahun 1976-1977-an

- Membuat atau membuka jalan yang melewati hutan Bendungan Belok tahun 1978-an

- Pemindahan MI Nurul Ulum dari sebelah sisi utara Masjid Karanganyar ke tempat yang sekarang pada tahun 1974 s/d 1975-an.

- Makadam Jalan Karanganyar

- Pembangunan SDN 1 Karanganyar

Setelah Mbah Surat, kepemimpinan digantikan oleh Mbah Pandhu yang berasal dari Dusun Diren dibantu oleh Pak Salam Bareng (Carik). Pada masa ini terjadi pembangunan SDN 4 Karangannyar.

Setelah Mbah Pandhu digantikan oleh Mbah Soekardjan bin Sumo alias Sasmo dari Kudus Jawa Tengah, bekas Kartiker pada masa kepala desa sebelumnya. Pada masa ini banyak perubahan yang dahsyat, diantaranya pembangunan:

- Jembatan Besar Karanganyar-Jambon pada tahun 1989. Jembatan Dalon, Jembatan Mblencong Ngemplak, Jembatan Bendungan bekas waduk (1978-an).

- Pembangunan jalan beraspal dari perbatasan sebelah utara desa Karanganyar (Tawang) sampai dusun Wani pada tahun 1993.

- Mendirikan MTs Miftahul Huda Karanganyar (17 Juli 1993).

- Memindahkan Sungai melingkar sebelah selatan pasar (pertengahan 1994).

Setelah Soekardjan pensiun digantikan oleh Ir. Suyut Diren (1998-2006). Pada masa pemerintahannya, pembangunan diawali dengan tambal sulam tanjakan jalan sepanjang jalan protokol atau jalan utama (PU) berupa tambal sulam makadam dari dusun Wani sampai perbatasan Sragen, Karanganyar-Asemrudung. Pada akhir jabatannya tahun 2005, membangun keramik Balai Desa Karanganyar serta rehabilitasi atab Balai, membangun Kantor BPD dan LPMD.

Setelah Ir. Suyud purna digantikan oleh Mas-in bin Nurdi bin Karim yang menjabat sampai sekarang selama 2 periode: Periode I (2006-2012) Periode II (2012-2018). Pembangunan pada masa pemerintahan Mas-in mengalami kemajuan yang signifikan, terutama di dalam bidang infrastruktur diantaranya adalah :

- Pemindahan Lapangan Sepak Bola dari sebelah Utara Sungai sampai sekarang.

- Pengecoran jalan-jalan dusun dengan program PNPM, PPIP, APBN, ADD dan lain sebagainya.

- Pengerasan Jalan PU dibeberapa titik.

- Renovasi dan penambahan Balai Desa Karanganyar (Kantor dan Balai Utama berbentuk limasan yang didirikan tepat pada hari Sabtu Pon, 13 Juni 2015).

- Renovasi dan Penambahan Serambi Masjid Baitul Karanganyar yang didirikan pada hari Jum’at malem Sabtu Wage tanggal 4 Juli 2015 (17 Ramadlon 1436 H).


C. TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan terkait dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalisme, pengangguran, prostitusi. dan masalah-masalah lain yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk. Kemiskinan merupakan masalah yang amat kompleks dan tidak sederhana penanganannya. Menurut Mulyono (2006) kemiskinan berarti ketiadaan kemampuan dalam seluruh dimensinya.

Kemiskinan menurut penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain ”seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin” (Analisis dan Penghitungan Tingkat kemiskinan, BPS).

Kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan menjadi dua, relatif (Relative Poverty) dan kemiskinan absolut (Absolute Poverty). Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Selanjutnya, kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut menjadi penting saat akan menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antarwaktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil).

Masalah kemiskinan menjadi perhatian utama di berbagai negara. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. Saat ini, berbagai sumber menginformasikan tentang angka kemiskinan di Indonesia dengan angka yang bervariasi, hal ini disebabkan oleh perbedaan dari definisi garis kemiskinan yang dipakai sebagai garis kemiskinan (Muljono, 2006). Definisi miskin memiliki beberapa versi tergantung pada instansi yang menjadi rujukan.

BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS) dan KS-I. Kelompok inilah yang kemudian menjadi bagian dari target BKKBN dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya adalah melalui penyediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) gratis bagi masyarakat miskin.

Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok (pangan), sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama. Mereka yang dikategorikan sebagai KPS adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria KS-I. Selanjutnya, KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu satu atau lebih indikator pada tahapan KS-II.

Berdasarkan Pendataan Keluarga 2015, tingkat kemiskinan diukur dengan beberapa indikator antara lain:

1. Keluarga membeli pakaian baru untuk seluruh anggota keluarga menimal setahun sekali

2. Seluruh anggota keluarga makan minimal sehari 2 kali

3. Seluruh anggota keluarga bila sakit berobat ke fasilitas kesehatan

4. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda bila dirumah, bekerja/ sekolah dan bepergian

5. Seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur minimal seminggu sekali

6. Keluarga memiliki tabungan dalam bentuk uang/emas/tanah/hewan minimal senilai 1 juta

7. Jenis atap rumah terluas

8. Jenis dinding rumah terluas

9. Jenis lantai rumah terluas

10. Sumber penerangan utama

11. Status kepemilikan rumah/bangunan

12. Luas rumah/bangunan keseluruhan

13. Jumlah orang yang tinggal/menetap di dalam rumah atau bangunan


Dengan melihat indikator yang ada, didapati hasil sebagai berikut:

- RW 1 : Pra Sejahtera 28

- RW 2 : Pra Sejahtera 54

- RW 3 : Pra Sejahtera 27

- RW 4 Pra Sejahtera 57

- RW 5 : Pra Sejahtera 8

- RW 6 : Pra Sejahtera 31

- RW 7 : Pra Sejahtera 0

- RW 8 : Pra Sejahtera 0

JUMLAH  TOTAL PRA SEJAHTERA : 205 


Sedangkan berdasarkan jumlah KK penerima Raskin tahun 2016, didapati hasil sebagai berikut:

- RW 1 : Jumlah KK Miskin 129

- RW 2 : Jumlah KK Miskin 124

- RW 3 : Jumlah KK Miskin 64  

- RW 4 : Jumlah KK Miskin 223

- RW 5 : Jumlah KK Miskin 164  

- RW 6 : Jumlah KK Miskin 159

- RW 7 : Jumlah KK Miskin 192

- RW 8 : Jumlah KK Miskin 95

JUMLAH TOTAL KK MISKIN 1.150


Berdasarkan jumlah KK penerima Jamkesmas tahun 2013, didapati hasil sebagai berikut:

- RW 1 : Jumlah Penerima Jamkesmas 288 

- RW 2 : Jumlah Penerima Jamkesmas 254

- RW 3 : Jumlah Penerima Jamkesmas 131

- RW 4 : Jumlah Penerima Jamkesmas 434

- RW 5 : Jumlah Penerima Jamkesmas 391

- RW 6 : Jumlah Penerima Jamkesmas 210

- RW 7 : Jumlah Penerima Jamkesmas 416

- RW 8 : Jumlah Penerima Jamkesmas 221

JUMLAH PENERIMA JAMKESMAS 2.345 


Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin di Desa Karanganyar paling banyak berada di RW 4.


D. BEBERAPA PERMASALAHAN DI DESA KARANGANYAR

Sebagai sebuah Desa yang berada di perbatasan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen, Desa Karanganyar belum memiliki akses jalan yang dikatakan layak. Akses jalan dan dari Balaidesa ke Sragen masih buruk. Akses jalan ke Kecamatan Pulokulon juga buruk. Begitu pula akses jalan ke Kecamatan Geyer lewat Asemrudung dan Jambangan tidak kalah buruknya. Jalan Desa menuju Gadingan, Jurug, Ngancar, Wani sangat licin dan tergenang air bila musim penghujan seperti sekarang ini.

Lahan sawah juga hanya mengandalkan hujan yang turun. Belum ada akses irigasi teknis yang bisa mengairi sawah-sawah warga. Kemudian waktu musim kemarau panjang tahun kemarin, warga sulit mencari air bersih. Warga bahkan harus ke hutan untuk mencari sumber air “belik” yang jaraknya jauh sekali. Hal ini karena sumur warga mengering.

Di Desa ini potensi kerajinan pandan sebenarnya sangatlah besar. Bahan baku banyak tersedia, namun warga banyak yang menjualnya dalam bentuk bahan mentah atau barang setengah jadi, seperti anyaman tikar. Warga belum mengembangkan menjadi kerajinan dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi, seprti misalnya pembuatan topi pramuka, souvenir dll.


E. PENUTUP

Demikian profil singkat mengenai Desa Karanganyar, semoga tulisan ini dapat menjadi bahan untuk menjadikan Desa Karanganyar menjadi lebih baik lagi kedepan. Apabila ada kekurangan, penulis mohon maaf sebesar-besarnya.


DAFTAR PUSTAKA

1. BPS. 2008. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008. Jakarta: BPS.

2. BAPPENAS. 2010. Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin. Jakarta: BAPPENAS

3. DISDUKCAPIL GROBOGAN. 2013. Monografi Desa Karanganyar Tahun 2013. Grobogan: DISDUKCAPIL

4. Arip Rohman. 2016. Cikal Bakal Desa Karanganyar. https://educationarip.blogspot.co.id

5. Arip Rohman. 2016. Silsilah Demang/Lurah Karanganyar-Geyer. https://educationarip.blogspot.co.id


Statistik Kampung


Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Jumlah Jiwa
1304
Jumlah Kepala Keluarga
1059
Jumlah PUS
263
Persentase Partisipasi Keluarga dalam Poktan (Kelompok Kegiatan)

Keluarga yang Memiliki Balita
97
Keluarga yang Memiliki Remaja
180
Keluarga yang Memiliki Lansia
115
Jumlah Remaja
203
PUS dan Kepesertaan Ber-KB
Total
193
PUS dan ketidaksertaan Ber-KB
Total
70

Status Badan Pengurus


Sarana dan Prasarana


Bina Keluarga Balita (BKB)
BKB

Bina Keluarga Balita (BKB)

Ada

Bina Keluarga Remaja (BKR)
BKR

Bina Keluarga Remaja (BKR)

Ada

Bina Keluarga Lansia (BKL)
BKL

Bina Keluarga Lansia (BKL)

Ada

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
UPPKA

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Ada

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)
PIK R

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)

Tidak Ada

Sekretariat Kampung KB
Sekretariat KKB

Sekretariat Kampung KB

Ada

Rumah Data Kependudukan Kampung KB
Rumah Dataku

Rumah Data Kependudukan Kampung KB

Ada

Dukungan Terhadap Kampung KB


Sumber Dana Ya,
APBD
Dana Desa
Swadaya Masyarakat
Kepengurusan/pokja KKB Ada
SK pokja KKB Ada
PLKB/PKB sebagai pendamping dan pengarah kegiatan Ada,
Sugito Haryono, A.Md
2147483647
Regulasi dari pemerintah daerah Ada,
Surat Keputusan/Instruksi/Surat Edaran dari Bupati/Walikota
Pelatihan sosialisasi bagi Pokja KKB Ada
Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB 8 orang pokja terlatih
dari 8 orang total pokja
Rencana Kegiatan Masyarakat Ya
Penggunaan data dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan Ya,
PK dan Pemutahiran Data
Data Rutin BKKBN
Potensi Desa
Data Sektoral
Lainnya

Mekanisme Operasional


Rapat perencanaan kegiatan Ada, Frekuensi: Bulanan
Rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait pendukung kegiatan Ada, Frekuensi: Bulanan
Sosialisasi Kegiatan Ada, Frekuensi: Bulanan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ada, Frekuensi: Bulanan
Penyusunan Laporan Ada, Frekuensi: Bulanan