undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja, akan tetapi juga masalah pengendalian penduduk. selanjutnya dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan kongkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten kota, dimana ditegaskan bahwa ada empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintah yaitu : 1. Sub urusan pengendalian penduduk, 2. sub urusan keluarga berencana, 3. sub urusan keluarga sejahtera, 4.  Sub urusan standarisasi dan sertifikasi. 

selanjutnya dari kampung KB ini diharapkan akan mampu memunculkan berbagai inovasi strategis yang dapat dijadikan sebagai icon untuk dapat mengimplementasikan berbagai program  prioritas dilapangan.